BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersama TNI dan Polri memperkuat sinergi dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan pada musim kemarau 2026.
"Kami dari Forkopimda Kabupaten Kotim memohon agar kegiatan ini tidak hanya seremonial, tapi betul-betul nyata di lapangan. Sehingga sekecil apa pun kebakaran, kita harus padamkan. Memang ini bukan siklus empat tahunan. Kalau siklus empat tahunan, sesuai prediksi BMKG harusnya tahun depan. Diharapkan kita tetap peduli dan tanggap, baik itu instansi pemerintah, swasta, maupun seluruh stakeholder," kata Dandim 1015/Sampit Letkol Inf Dwi Candra Setyawan, Rabu, 15 Juli 2026.
Hal tersebut ia sampaikan saat apel siaga dan gladi kesiapsiagaan bencana karhutla dan kekeringan yang digelar di halaman Parkir Stadion 29 Nopember Sampit.
Apel tersebut dipimpin bersama oleh Wakil Bupati Kotim Irawati, Komandan Kodim (Dandim) 1015/Sampit Letkol Inf Dwi Candra Setyawan, dan Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain.
Ketiganya berdiri sebagai satu komando sebagai simbol kuatnya komitmen Forkopimda dalam mencegah dan menangani karhutla di Kotim.
Forkopimda memimpin apel secara bersama-sama tersebut merupakan bentuk keseriusan seluruh unsur pimpinan daerah dalam menghadapi ancaman karhutla yang setiap tahun menjadi perhatian di Kotim.
Dirinya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta apel yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, perangkat daerah, dunia usaha, hingga relawan yang selama ini terlibat dalam upaya penanggulangan karhutla.
Ia berharap apel siaga tersebut semakin memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki semangat yang sama dalam mengurangi risiko bencana kebakaran hutan dan lahan.
"Saya berharap melalui apel ini akan terjalin dengan baik semangat kebersamaan seluruh pemangku kepentingan lintas sektoral untuk mewujudkan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kotim, dan menjadi aksi nyata dalam mengurangi risiko bencana itu sendiri," ucapnya.
Karhutla bukan hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Kebakaran hutan dan lahan dapat merusak ekologis, menurunkan keanekaragaman hayati, memperparah perubahan iklim, hingga memunculkan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas transportasi darat, laut, maupun udara.
Kotim pernah merasakan dampak buruk karhutla pada 2015, 2019, dan 2023. Saat itu, ribuan hektare lahan produktif dan kawasan hutan, termasuk lahan gambut, terbakar sehingga menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan aktivitas masyarakat, serta meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Karena itu, seluruh pihak diminta tidak lengah menghadapi musim kemarau tahun ini agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
"Agar kejadian tersebut tidak terulang, maka kita harus terus bersiaga dan waspada. Kita harus bersama-sama mengantisipasi berbagai kemungkinan sedini mungkin sehingga peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi di seluruh wilayah Kotim, atau setidaknya dapat meminimalisir luas dampaknya," tegasnya.
Berdasarkan data BMKG hingga Juli 2026, Kotim telah mencatat sebanyak 319 hotspot selama periode Januari hingga Juli. Sementara itu, luas lahan yang terbakar pada periode yang sama mencapai 142,98 hektare. Data tersebut menunjukkan ancaman karhutla masih cukup tinggi.
Kondisi tersebut diperparah dengan mulai memasuki musim kemarau yang menyebabkan lahan menjadi kering dan mudah terbakar. Di sisi lain, sumber-sumber air untuk pemadaman juga semakin terbatas sehingga berpotensi menghambat proses penanganan apabila kebakaran terjadi.
Candra mengingatkan bahwa Kotim masih berstatus Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan selama 180 hari, terhitung sejak 8 April hingga 10 Oktober 2026.
Karena itu seluruh organisasi perangkat daerah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha, dan masyarakat diminta mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pencegahan maupun penanganan karhutla.
Selama ini berbagai langkah pencegahan telah dilakukan melalui patroli rutin, edukasi kepada masyarakat, serta sosialisasi secara persuasif hingga ke tingkat desa. Namun, menurutnya, upaya tersebut harus terus diperkuat dengan koordinasi yang lebih intensif antarinstansi, terutama ketika terjadi kebakaran.
Ia menegaskan, keberhasilan penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, perusahaan, dan masyarakat agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana kabut asap yang merugikan semua pihak.
Letkol Dwi Candra meminta seluruh personel yang tergabung dalam penanganan karhutla, mulai dari petugas pemadam kebakaran, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga Tim Reaksi Cepat perusahaan, tetap berada dalam kondisi siaga dan memastikan seluruh peralatan siap digunakan setiap saat.
Ia juga menekankan pentingnya deteksi dini terhadap titik api. Menurutnya, setiap laporan kemunculan api harus segera ditindaklanjuti agar kebakaran dapat dipadamkan sebelum meluas.
"Jika ada deteksi dini karhutla, tindakan pemadaman harus segera dilakukan. Jangan sampai terlambat. Harus tanggap terhadap titik api sekecil apa pun sehingga tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali. Prioritaskan deteksi dini dan pemantauan hotspot di lapangan sebagai langkah pencegahan," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/R)
