BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong aparatur sipil negara (ASN) menciptakan berbagai inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
"Melalui pelatihan ini, setiap perangkat daerah didorong untuk menghadirkan berbagai terobosan sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, mudah diakses, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Kotim Rafiq Riswandi, Rabu, 15 Juli 2026.
Rafiq menyampaikan hal tersebut saat mewakili Pj Sekretaris Daerah Kotim membuka Pelatihan Inovasi Pelayanan Publik yang digelar sebagai upaya meningkatkan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam memberikan layanan yang semakin berkualitas.
Menurutnya, inovasi telah menjadi kebutuhan bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat yang terus berkembang.
Ia menegaskan, budaya inovasi harus terus dibangun di lingkungan birokrasi agar pelayanan publik semakin optimal sekaligus mendukung percepatan transformasi pemerintahan di Kotim.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotim Cok Orda Putra Legawa yang hadir sebagai narasumber mengajak seluruh organisasi perangkat daerah memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk melahirkan inovasi pelayanan yang berkelanjutan.
Menurut Cok Orda, transformasi digital harus diiringi dengan kreativitas dalam menghadirkan solusi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjawab berbagai tantangan pelayanan publik di era digital.
"Transformasi digital harus diiringi dengan lahirnya solusi-solusi kreatif yang mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sekaligus menjawab tantangan pelayanan publik yang terus berkembang," kata Cok Orda.
Komitmen Pemkab Kotim dalam memperkuat inovasi pelayanan juga tercermin dari sejumlah indikator kinerja daerah. Hingga saat ini, Kotim mencatat nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,22 dengan kategori Baik, Reformasi Birokrasi 76,68 berpredikat BB, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 65,49 berpredikat B, Indeks Pelayanan Publik 4,06, serta Indeks Inovasi Daerah 56,34 dengan predikat Inovatif.
Melalui pelatihan tersebut, diharapkan lahir lebih banyak inovasi yang tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar diterapkan di setiap perangkat daerah sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat transformasi digital, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Bersama membangun budaya inovasi, mewujudkar pelayanan publik yang semakin prima untuk Kotim," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/y)
