BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Koperasi (Kemenkop) melaporkan realisasi anggaran tahun 2025 mencapai Rp1,006 triliun atau 87,25 persen dari pagu efektif sebesar Rp1,153 triliun, dengan tambahan anggaran yang difokuskan untuk mempercepat implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu, menjelaskan realisasi anggaran tersebut ditopang oleh anggaran belanja tambahan sebesar Rp744,44 miliar serta pembukaan blokir anggaran Rp91,38 miliar sehingga total pagu akhir Kemenkop menjadi Rp1,217 triliun.
Menurut dia, tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional, terutama program KDKMP.
Ia mengatakan mayoritas satuan kerja di tingkat pusat mampu mencatatkan realisasi anggaran di atas 93 persen, bahkan beberapa di antaranya mencapai sekitar 97 persen.
Meski demikian, Ferry mengakui penyerapan Dana Dekonsentrasi di daerah masih menghadapi tantangan. Hingga akhir 2025, realisasi Dana Dekonsentrasi tercatat sebesar 81,22 persen dari total Rp652,6 miliar.
Menurut dia, dana tersebut digunakan untuk pelatihan pengurus KDKMP dan penyediaan tenaga pendamping di seluruh provinsi.
"Beban pekerjaan dan sebaran KDKMP yang ada di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk mengeksekusi pendampingan dan pelatihan, khususnya bagi wilayah-wilayah yang areanya sangat luas," katanya.
Sepanjang 2025, anggaran tersebut dimanfaatkan untuk melatih lebih dari 15 ribu pendamping KDKMP, 143 ribu pengurus KDKMP, serta 206 ribu sumber daya manusia koperasi.
Selain itu, anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk mengintegrasikan 69 koperasi ke dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam rapat tersebut, Komisi VI DPR RI, dalam salah satu poin kesimpulan rapat, meminta Kementerian Koperasi untuk mempercepat operasionalisasi KDKMP dengan memastikan koperasi yang telah terbentuk memiliki kegiatan usaha, akses pembiayaan, dan pendampingan yang memadai sehingga memberikan manfaat ekonomi yang nyata.
Hingga saat ini, baru ada 1.061 KDKMP yang diresmikan dan beroperasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemerintah menargetkan 40 ribu KDKMP dapat beroperasi pada akhir tahun ini.
ANTARA
