BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, meminta penyusunan APBD 2027 berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, setiap alokasi anggaran harus mampu menjawab kebutuhan nyata warga serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup.
Program yang perlu mendapat perhatian antara lain penguatan usaha mikro, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan masyarakat.
“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran, kami di legislatif akan memastikan rancangan anggaran selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan,” kata Khemal, Kamis, 16 Juli 2026.
Ia mengatakan penyusunan anggaran tidak boleh hanya berfokus pada besarnya nilai belanja. Pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, serta manfaat setiap program bagi masyarakat.
Anggaran daerah, lanjutnya, harus menjadi instrumen yang mampu menggerakkan perekonomian, memperluas kesempatan kerja, dan membantu menekan angka kemiskinan.
Karena itu, DPRD Kota Palangka Raya akan mengawal seluruh tahapan pembahasan APBD 2027 agar program prioritas yang direncanakan pemerintah daerah tepat sasaran.
Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan setiap kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan dan benar-benar memberikan hasil bagi masyarakat.
Khemal menilai sinergi antara pemerintah kota dan DPRD menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas.
“Kami berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat menghasilkan APBD 2027 yang lebih berkualitas, tepat sasaran, dan mampu menjadi instrumen pembangunan yang mendorong pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Palangka Raya,” ujarnya.
Ia berharap keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil dan kelompok masyarakat rentan semakin diperkuat dalam struktur APBD 2027.
Dengan kebijakan anggaran yang terarah, pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan tidak hanya terlihat dari angka, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat. (MARINI/j)
