BORNEONEWS, Hyderabad – Pemerintah Indonesia dan Iran membahas penguatan kerja sama di bidang pelatihan vokasi, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Pembahasan berlangsung dalam pertemuan bilateral Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Yassierli, dengan Menteri Koperasi, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Sosial Republik Islam Iran, Ahmad Meydari, di Hyderabad, India, Rabu, 15 Juli 2026.
Pertemuan tersebut digelar di sela-sela BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting atau Pertemuan Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan BRICS.
Yassierli mengatakan Indonesia menyambut baik peluang memperluas kolaborasi ketenagakerjaan melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik antara kedua negara.
“Kami meyakini terdapat potensi besar bagi Indonesia dan Iran untuk memperluas kolaborasi melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik-praktik terbaik yang dapat memberikan manfaat bagi kedua negara,” kata Yassierli.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah perluasan akses pelatihan dan kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas.
Indonesia dan Iran saling bertukar pandangan mengenai kebijakan yang dapat mendukung pengembangan keterampilan, peningkatan kompetensi, serta terbukanya lebih banyak lapangan kerja inklusif.
Kerja sama juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi melalui studi banding, pertukaran pengetahuan, dan pengembangan kapasitas lembaga pelatihan kerja.
Program tersebut diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri dan perkembangan pasar kerja.
Selain pelatihan vokasi, kedua negara membahas penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.
Indonesia mendorong pertukaran pengalaman dalam penyusunan kebijakan dan program yang dapat memperluas cakupan perlindungan sosial serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Yassierli juga menyampaikan kesiapan Indonesia berbagi pengalaman mengenai reformasi kebijakan ketenagakerjaan, pengembangan sumber daya manusia, tata kelola pasar kerja, dan pelaksanaan program pelatihan.
“Kami berharap kementerian di kedua negara dapat menjajaki tindak lanjut yang konkret melalui pertukaran teknis, dialog antarpakar, serta program-program peningkatan kapasitas,” ujarnya.
Pertemuan bilateral tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kemitraan yang lebih kuat dan memberikan hasil nyata bagi kedua negara.
Kerja sama nantinya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperkuat perlindungan sosial, menciptakan pasar kerja inklusif, serta memperluas kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas.
