BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Arief M Norkim, menyoroti sejumlah faktor yang menyebabkan realisasi anggaran daerah belum berjalan optimal.
Faktor tersebut meliputi perubahan kebijakan pemerintah, lemahnya perencanaan sejumlah program, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan belum akuratnya perhitungan belanja pegawai.
“Perubahan kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan program dan serapan anggaran,” kata Arief, Kamis, 16 Juli 2026.
Hal itu disampaikannya dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kota Palangka Raya mengenai pelaksanaan dan realisasi APBD.
Menurut Arief, perubahan kebijakan dapat memengaruhi program yang telah direncanakan sebelumnya. Perangkat daerah perlu melakukan penyesuaian agar kegiatan tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan terbaru.
Selain itu, ia menilai masih terdapat program yang disusun tanpa perencanaan matang sehingga pelaksanaannya tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
Keterlambatan pekerjaan di sejumlah kegiatan juga berdampak terhadap rendahnya penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
“Perubahan kebijakan pemerintah, lemahnya perencanaan sebagian program, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, serta belum optimalnya perhitungan belanja pegawai turut memengaruhi realisasi anggaran,” ujarnya.
Arief meminta hasil pembahasan Badan Anggaran menjadi bahan evaluasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Setiap perangkat daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan, menyusun jadwal pelaksanaan secara terukur, dan mengantisipasi hambatan yang dapat mengganggu penyelesaian program.
Koordinasi antarperangkat daerah juga harus diperkuat agar persoalan administratif maupun teknis dapat diselesaikan lebih cepat.
Menurutnya, tingginya penyerapan anggaran harus diikuti kualitas pelaksanaan program serta hasil pembangunan yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Arief berharap pemerintah kota memperbaiki proses perencanaan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran.
Langkah tersebut diperlukan agar pengelolaan APBD semakin efektif, efisien, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. (MARINI/J)
