BORNEONEWS, Pontianak – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah untuk mempercepat kinerja birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, tantangan pemerintahan saat ini tidak hanya berkaitan dengan penyusunan kebijakan, tetapi juga kemampuan memastikan setiap program dilaksanakan secara cepat, efektif, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Kalau soal peningkatan kinerja, koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebenarnya mudah diucapkan. Namun, dalam pelaksanaannya sering kali masih lambat. Inilah yang harus kita benahi bersama,” kata Harisson, Kamis, 16 Juli 2026.
Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Penguatan Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui Pengembangan Kompetensi ASN di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Kegiatan bertema Membangun Kepemimpinan dan Pengembangan Kompetensi ASN yang Adaptif, Berintegritas, Kolaboratif, dan Berdampak tersebut dihadiri Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja.
Turut hadir Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP Suharti, Kepala BPSDM Kalbar Windy Prihastari, para sekretaris daerah kabupaten dan kota, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.
Harisson menilai komunikasi langsung melalui pertemuan dan diskusi dapat mempercepat pengambilan keputusan dibandingkan hanya mengandalkan prosedur administrasi yang panjang dan berjenjang.
“Lebih baik kita sering bertemu. Sekda, kepala biro, dan kepala bidang perlu lebih sering berdiskusi. Terkadang keputusan justru lebih cepat lahir ketika kita duduk bersama, baru setelah itu administrasinya mengikuti,” ujarnya.
Ia mendorong setiap perangkat daerah membangun budaya kerja kolaboratif melalui forum diskusi untuk menyelaraskan program dan menyelesaikan persoalan lintas sektor.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan birokrasi sekaligus membuat pelayanan kepada masyarakat berlangsung lebih cepat, efektif, dan efisien.
Selain menyoroti kepemimpinan dan koordinasi, Harisson mengingatkan seluruh perangkat daerah agar berhati-hati dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurutnya, seluruh tahapan pengadaan kini mendapat perhatian serius dari aparat pengawasan dan penegak hukum sehingga harus dijalankan secara transparan serta sesuai ketentuan.
“Pengadaan barang dan jasa sekarang tidak bisa lagi dianggap biasa. Semua proses menjadi perhatian aparat penegak hukum,” katanya.
Ia mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya menjalankan fungsi penindakan, tetapi juga melakukan langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam proses pengadaan.
Harisson menegaskan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, terus mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, mengapresiasi komitmen Pemprov Kalbar dalam meningkatkan kompetensi ASN melalui metode pembelajaran yang adaptif.
Menurutnya, pengembangan kemampuan aparatur tidak lagi hanya bergantung pada pelatihan konvensional, tetapi dapat dilakukan melalui forum diskusi, pembelajaran digital, dan metode fleksibel lainnya.
Aba menilai inovasi yang dikembangkan BPSDM Kalimantan Barat berpotensi menjadi rujukan nasional, termasuk rencana penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional di provinsi tersebut.
Ia menambahkan, pengembangan kompetensi ASN perlu diarahkan untuk mendukung manajemen talenta sehingga pemerintah memiliki pemimpin yang kompeten, profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan pembangunan.
ANTARA
