BORNEONEWS, Palangka Raya – Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, Bhayu Rhama, mendorong pembangunan ekosistem koperasi yang profesional dan berkelanjutan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, peluncuran Koperasi Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah awal dalam memperkuat pembangunan ekonomi berbasis desa dan kelurahan.
“Fokus kita harus bergeser dari sekadar membangun koperasi menjadi membangun ekosistem koperasi,” kata Bhayu di Palangka Raya, Kamis, 16 Juli 2026.
Ia mengatakan tantangan utama program tersebut bukan hanya mendirikan koperasi, tetapi memastikan lembaga ekonomi itu mampu dikelola secara profesional, mendapat kepercayaan masyarakat, dan menjalankan usaha produktif sesuai potensi daerah.
Keberhasilan program juga tidak boleh hanya diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk maupun bangunan yang telah diselesaikan.
Berdasarkan informasi dari Kodam XXII/Tambun Bungai, hingga pertengahan Mei 2026 sebanyak 72 koperasi dilaporkan telah selesai dibangun di Kalimantan Tengah.
Capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, serta pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program nasional.
Namun, Bhayu menilai pembangunan secara fisik harus disertai penguatan kelembagaan, tata kelola, sumber daya manusia, dan pengembangan unit usaha.
Koperasi Merah Putih, lanjutnya, tidak seharusnya menjadi pesaing warung rakyat maupun sekadar unit perdagangan.
Koperasi harus berkembang menjadi simpul ekonomi desa yang membangun kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, kelompok tani, nelayan, pelaku usaha lokal, serta lembaga ekonomi masyarakat.
“Koperasi yang sehat tidak hanya memiliki akses pembiayaan, tetapi juga tata kelola yang baik, kepemimpinan kuat, partisipasi anggota tinggi, dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Bhayu, koperasi juga harus memiliki unit usaha produktif yang dikembangkan berdasarkan karakteristik dan sumber daya unggulan di wilayah masing-masing.
Pandangan tersebut didasarkan pada pengalaman FISIP UPR dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Hasil pendampingan menunjukkan koperasi yang baru terbentuk umumnya menghadapi persoalan kapasitas organisasi, transparansi, akuntabilitas, kepemimpinan, dan rendahnya kepercayaan masyarakat.
“Pendampingan kelembagaan harus berjalan beriringan dengan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.
FISIP UPR telah menerapkan pendekatan tersebut melalui pendampingan Koperasi Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
Tim dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan memberikan pendampingan menggunakan pendekatan Community-Based Participatory Research atau penelitian partisipatif berbasis masyarakat.
Pendampingan difokuskan pada penguatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, kepemimpinan, serta peningkatan keterlibatan anggota koperasi.
Sementara itu, Jurusan Sosiologi mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal.
Program tersebut menghasilkan produk unggulan berupa abon ikan gabus yang dilengkapi dengan pengembangan identitas merek, desain kemasan, pemasaran digital, dan pembentukan kelompok usaha berbasis koperasi.
Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman anggota mengenai pengelolaan koperasi serta tumbuhnya kepercayaan diri dalam mengembangkan usaha produktif.
“Pengalaman tersebut mengajarkan bahwa koperasi akan tumbuh lebih kuat apabila penguatan kelembagaan berjalan bersamaan dengan pengembangan unit usaha yang sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal,” katanya.
Bhayu menegaskan koperasi tidak cukup hanya menjadi tempat menjual barang, tetapi harus menjadi pusat pembelajaran, inovasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sebagai perguruan tinggi negeri di Kalimantan Tengah, FISIP UPR menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal penerapan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah provinsi.
Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, koperasi, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan mampu membangun lembaga ekonomi desa yang mandiri, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.
