BORNEONEWS, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama Kejaksaan Negeri setempat memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian hukum kepada aparatur pemerintah sekaligus mencegah kesalahan administrasi dan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.
Bupati Barito Utara, Shalahuddin, mengatakan pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Setiap rupiah yang dikelola bersumber dari uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Shalahuddin di Muara Teweh, Kamis, 16 Juli 2026.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat sinergitas antara Pemkab Barito Utara dan Kejari terkait pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan itu dihadiri Kepala Kejari Barito Utara R Firmansyah beserta jajaran, Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, kepala perangkat daerah, camat, pejabat administrator, dan insan media.
Shalahuddin menegaskan sinergi dengan kejaksaan bukan dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut di kalangan aparatur dalam menjalankan program pembangunan.
Pendampingan tersebut justru diharapkan memberikan rasa aman dan kepastian hukum selama kebijakan dan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai aturan.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan Kejari bukan untuk menimbulkan rasa takut, melainkan memberikan kepastian hukum bagi aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan preventif melalui pendampingan, konsultasi, koordinasi, dan pemberian pertimbangan hukum menjadi langkah strategis untuk mencegah terjadinya kesalahan maupun pelanggaran.
Dengan koordinasi yang baik, perangkat daerah diharapkan dapat melaksanakan tugas secara lebih percaya diri tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
“Perangkat daerah dapat bekerja lebih percaya diri, tetap berhati-hati, tetapi tidak ragu mengambil keputusan sesuai kewenangannya,” kata Shalahuddin.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah memanfaatkan forum tersebut untuk berdiskusi dan menyamakan persepsi mengenai berbagai regulasi pengelolaan keuangan.
Aparatur juga diminta tidak takut menjalankan program pembangunan selama setiap tahapan dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan.
“Keberanian dalam bekerja harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kejari Barito Utara, R Firmansyah, mengatakan pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menyampaikan, selama lebih dari dua bulan bertugas di Barito Utara, pihaknya telah melakukan pengamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Dari hasil pengamatan tersebut, diperlukan langkah pencegahan agar pengelolaan keuangan daerah tetap tertib dan terhindar dari potensi pelanggaran hukum.
“Kami memandang perlu untuk saling mengingatkan agar pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib administrasi, tertib keuangan, serta sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Firmansyah.
Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran sehingga program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
