BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Wakil Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Suyanto, memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Kobar dalam kondisi aman.
Hal ini merupakan hasil audiensi bersama PT Pertamina Patra Niaga di ruang kerjanya, beberapa hari lalu sebagai tindak lanjut atas antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU.
Dalam pertemuan tersebut, Sales Area Manager Retail Kalimantan Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Donny Prasetya, menegaskan stok BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kobar masih mencukupi sehingga masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pasokan.
Menanggapi hal itu, Wabup mengapresiasi komitmen Pertamina dalam menjaga pasokan BBM di Kobar. Menurutnya, hasil audiensi memberikan kepastian bahwa stok BBM tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Kami mengapresiasi komitmen Pertamina yang memastikan stok BBM di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kondisi aman. Hasil audiensi ini memberikan kepastian bahwa pasokan BBM mencukupi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," jelas Wabup.
Wabup mengatakan persoalan antrean BBM tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk itu, Pemkab Kobar bersama Satgas BBM yang didukung BPH Migas dan Pertamina akan melakukan operasi di lapangan guna memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan.
"Pemerintah daerah melalui Satgas BBM bersama BPH Migas dan Pertamina akan melakukan operasi penertiban penyaluran BBM di lapangan agar distribusi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran," jelas Wabup.
Wabup meminta seluruh pengelola SPBU mematuhi prosedur operasional yang berlaku. Menurutnya, seluruh bentuk penyalahgunaan distribusi BBM, termasuk praktik replikasi barcode maupun cara lain yang melanggar ketentuan, harus dihentikan.
"Kami meminta seluruh SPBU menjalankan SOP sesuai ketentuan. Jangan sampai ada penyalahgunaan, seperti replikasi barcode ataupun praktik lainnya yang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu distribusi BBM," jelas Wabup.
Wabup meminta Pertamina tidak ragu mengambil tindakan tegas apabila menemukan SPBU yang terbukti tidak menjalankan prosedur operasional sebagaimana mestinya.
"Apabila ditemukan SPBU yang tidak menjalankan prosedur sesuai aturan, kami meminta Pertamina mengambil langkah tegas agar penyaluran BBM tetap tertib dan tepat sasaran," jelas Wabup.
Penyelesaian persoalan antrean BBM tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, Hiswana Migas, pengelola SPBU, hingga masyarakat agar distribusi BBM berlangsung lancar dan tidak lagi menimbulkan antrean panjang.
"Masalah antrean BBM ini hanya bisa diselesaikan melalui kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, Pertamina, Hiswana Migas, SPBU hingga masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, kami berharap distribusi BBM semakin tertib dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal," pungkasnya. (WAHYU KRIDA//R)
