BORNEONEWS, Sampit – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar aksi bersih-bersih dalam Gerakan Langit Biru Indonesia Asri untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, khususnya dalam mengurangi sampah plastik yang sulit terurai.
"Kita sengaja melaksanakan kegiatan ini sebagai bagian dari tugas kami untuk menyosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar ke depannya lebih peduli terhadap kebersihan di semua tempat, khususnya sampah yang sulit terurai seperti sampah plastik. Saat ini jumlah sampah plastik sangat banyak, sulit diurai, dan di Sampit juga belum memiliki tempat daur ulang," kata Sekretaris DPC Partai Demokrat Kotim Sihol Parningotan Lumban Gaol, Jumat, 17 Juli 2026.
Kegiatan yang dilaksanakan di kawasan Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) hingga Taman Kota Sampit itu merupakan bagian dari menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat yang diperingati setiap 9 September.
Gaol mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya berupa aksi gotong royong, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan pemerintah agar berkolaborasi peduli terhadap pengelolaan sampah.
Menurutnya, sampah plastik menjadi persoalan serius karena hingga kini Kotim belum memiliki fasilitas daur ulang. Karena itu, ia mengajak masyarakat membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya sambil menunggu hadirnya kebijakan maupun fasilitas pengolahan sampah di masa mendatang.
Ia juga menyoroti kondisi Pasar PPM yang berada di kawasan bantaran Sungai Mentaya. Menurutnya, sungai yang menjadi ikon Kota Sampit itu masih dipenuhi botol minuman dan berbagai jenis sampah plastik yang menumpuk di sepanjang tepi sungai.
"Kalau kita menyusuri Sungai Mentaya, masih banyak terlihat botol minuman dan sampah plastik menumpuk di pinggir sungai. Sampai hari ini persoalan itu belum memiliki solusi yang benar-benar tuntas," ujarnya.
Karena itu, Sihol berharap Pemkab Kotim, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), terus memperkuat penanganan sampah plastik melalui program yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Ia menilai diperlukan kebijakan yang mampu mendorong pengelolaan sampah plastik secara lebih efektif agar tidak lagi mencemari lingkungan maupun Sungai Mentaya.
Dalam aksi bersih-bersih tersebut, pihaknya juga masih menemukan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya di kawasan Pasar PPM. Padahal, pemerintah telah menyediakan kontainer sebagai tempat penampungan sementara sebelum sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir.
"Di Pasar PPM sebenarnya sudah tersedia kontainer sampah yang nantinya akan diangkut petugas kebersihan ke tempat pembuangan akhir. Namun kami masih melihat sebagian masyarakat belum memiliki kepedulian. Sampah masih dibuang di tanah, bukan langsung ke tempat yang sudah disediakan," tambahnya.
Ia berharap pengelola pasar dan instansi terkait lebih aktif melakukan pengawasan serta sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran pedagang maupun pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kotim itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kebersihan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama. Menurutnya, upaya mengurangi sampah plastik tidak akan berhasil tanpa dukungan pemerintah, pelaku usaha, pedagang, dan masyarakat.
"Pesan kami, kepedulian terhadap lingkungan harus menjadi gerakan bersama. Dinas terkait harus lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik yang sangat sulit terurai," bebernya.
Ia berharap pemerintah dapat menyusun regulasi yang lebih efektif disertai edukasi berkelanjutan sehingga budaya membuang sampah pada tempatnya semakin tumbuh di tengah masyarakat. Dengan begitu, persoalan sampah plastik di Kotim dapat ditangani lebih baik dan lingkungan tetap terjaga.
"Kalau misalnya harus ada tindakan, ya ditindak saja untuk menjadi efek jera bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak baik. Jadi, itu harapan kita, supaya dinas terkait membuat regulasi yang kira-kira masyarakat bisa aktif melaksanakannya," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
