BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya terus mendorong pemerataan layanan pendidikan dengan memperkuat distribusi tenaga pendidik hingga wilayah pinggiran.
Upaya tersebut dilakukan agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan dan kualitas pendidikan yang setara, baik di pusat kota maupun kawasan yang jauh dari pusat pemerintahan.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas pembangunan manusia.
“Kalau pemerintahan itu terlihat dari angka pelayanan kesehatan dan pendidikan yang tercermin dalam angka IPM,” kata Fairid, Jumat, 17 Juli 2026.
Menurutnya, Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Capaian IPM mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup masyarakat yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Fairid mengatakan hingga saat ini tidak terdapat persoalan besar terkait pemerataan pendidikan di Kota Palangka Raya.
Meski demikian, pemerintah kota tetap melakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di seluruh wilayah.
Salah satu fokus yang terus diperkuat adalah pemerataan penempatan guru agar kebutuhan tenaga pendidik di setiap sekolah dapat terpenuhi secara proporsional.
“Pemerataan guru menjadi salah satu fokus pemerintah agar seluruh peserta didik, baik yang berada di pusat kota maupun kawasan pinggiran, memperoleh kesempatan dan kualitas pendidikan yang setara,” ujarnya.
Pemerataan tenaga pendidik dinilai penting untuk mencegah terjadinya kesenjangan kualitas pembelajaran antarsekolah.
Selain ketersediaan guru, pemerintah juga terus memperhatikan peningkatan mutu pelayanan pendidikan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.
Fairid berharap langkah tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendorong kenaikan IPM Kota Palangka Raya.
Pemerintah kota berkomitmen memastikan pembangunan sektor pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. (MARINI/j)
