BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya Khemal Nasery menilai kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan dan pelayanan publik.
Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah kota dituntut mampu menyusun kebijakan secara cermat agar program yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap berjalan optimal.
“Efisiensi anggaran menjadi tantangan bagi kepala daerah dalam mengatur kebijakan. Karena itu, diperlukan perencanaan yang matang agar setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Khemal, Sabtu, 18 Juli 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas dengan mengutamakan program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Program tersebut antara lain pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Khemal menegaskan efisiensi tidak boleh menyebabkan kualitas pelayanan publik menurun. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong pemerintah bekerja lebih efektif dan tepat sasaran dalam menggunakan anggaran.
Ia juga meminta koordinasi antara pemerintah kota dan DPRD terus diperkuat, terutama dalam proses penyusunan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai penting agar penggunaan anggaran sesuai kebutuhan riil masyarakat serta tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD dimanfaatkan secara optimal, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Khemal berharap pembangunan Kota Palangka Raya tetap berjalan meski pemerintah sedang menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
“Pembangunan harus tetap dilaksanakan dengan mengutamakan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (MARINI/J)
