BORNEONEWS, Jakarta – Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Chandra Purnama menilai Indonesia perlu memperkuat ketahanan dan stabilitas nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik akibat perang antara Amerika Serikat dan Iran.
Menurutnya, situasi global yang tidak menentu berpotensi memengaruhi berbagai sektor, mulai dari keamanan, perdagangan, jalur logistik, hingga kondisi ekonomi dalam negeri.
“Kita harus menjaga ketahanan domestik sebagai contoh stabilitas bagi dunia. Kita perlu melihat ke dalam karena kita juga harus betul-betul mempertahankan ketahanan domestik,” kata Chandra dalam webinar Global Insight Forum mengenai perang AS dan Iran, Sabtu, 18 Juli 2026.
Ia mengatakan salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menjaga keamanan pelayaran dan kelancaran logistik di Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI.
Indonesia, lanjutnya, tidak boleh menjadikan jalur laut nasional sebagai instrumen politik yang dapat memperluas ketegangan hingga mendekati wilayah dalam negeri.
“Kita tidak ikut-ikutan, dalam konteks perang, menjadikan laut kita sebagaimana yang dilakukan Iran terhadap Selat Hormuz,” ujarnya.
Chandra juga menyoroti wacana pemungutan bea lintas terhadap kapal dagang di Selat Malaka yang sebelumnya sempat disampaikan pejabat nasional.
Menurutnya, kebijakan semacam itu sebaiknya tidak diterapkan karena berpotensi mengganggu stabilitas jalur perdagangan internasional dan menimbulkan respons dari negara lain.
Selain menjaga kondisi dalam negeri, Indonesia dinilai perlu meningkatkan peran diplomatik dalam membantu meredakan konflik global, terutama perang Amerika Serikat dan Iran.
Chandra mengusulkan Indonesia menginisiasi aliansi negara berkekuatan menengah atau middle power sebagai wadah bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan kepentingan bersama, termasuk perdamaian dunia.
Indonesia juga dapat mendorong pelaksanaan sidang darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Gerakan Non-Blok. Langkah tersebut dinilai relevan karena Indonesia merupakan salah satu negara pendiri Gerakan Non-Blok.
Selain diplomasi resmi, pemerintah didorong mengoptimalkan diplomasi jalur belakang sebagai sarana membuka dialog secara nontradisional di antara pihak-pihak yang berkonflik.
Chandra menyebut diplomasi jalur belakang dapat menjadi katup penyelamat ketika komunikasi resmi antarnegara mengalami kebuntuan.
Amerika Serikat dan Iran sebelumnya terlibat perang sejak 28 Februari 2026. Kedua negara kemudian menandatangani nota kesepahaman pada 18 Juni 2026 untuk menghentikan permusuhan dan mempersiapkan perundingan damai lanjutan.
Namun, ketegangan kembali meningkat sejak 8 Juli 2026 setelah pasukan Amerika Serikat melancarkan serangkaian serangan terhadap Iran.
Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan serangan itu merupakan balasan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz.
Pasukan Iran kemudian merespons dengan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
ANTARA
