BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyiapkan langkah antisipasi untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kotawaringin Timur Multazam mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Mentaya untuk menyalurkan air bersih secara berkala sesuai kebutuhan warga.
“BPBD telah berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Mentaya agar penyaluran air bersih dapat dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya di Sampit, Senin, 20 Juli 2026.
Hingga saat ini, terdapat empat desa yang telah mengajukan permohonan bantuan air bersih, yakni Desa Kuin Permai, Lempuyang, Rawa Lestari, dan Jaya Karet.
Keempat desa tersebut berada di Kecamatan Teluk Sampit dan Mentaya Hilir Selatan yang merupakan kawasan pesisir Kotawaringin Timur.
Multazam mengatakan wilayah terdampak kekeringan masih berpotensi bertambah apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang.
Krisis air bersih hampir terjadi setiap tahun di kawasan selatan Kotim. Kondisi itu dipengaruhi sumber air berupa danau dan sumur yang mulai mengering karena minimnya curah hujan.
Sementara itu, air sungai yang biasanya dimanfaatkan masyarakat berubah menjadi payau atau asin akibat intrusi air laut sehingga tidak layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Persoalan ini sudah menjadi perhatian kami sejak jauh hari, selain meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau,” ujarnya.
Menurut Multazam, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprediksi musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang, yakni sekitar lima bulan.
Permintaan bantuan dari empat desa tersebut menjadi tantangan karena kebutuhan air masyarakat cukup besar dan harus dipenuhi secara berkelanjutan selama kondisi kekeringan masih terjadi.
Dalam satu kali penyaluran, kebutuhan air bersih di setiap desa diperkirakan mencapai 15 ribu hingga 20 ribu liter.
Dengan kapasitas armada yang tersedia, BPBD membutuhkan sedikitnya empat hingga lima truk tangki untuk memenuhi satu kali distribusi ke setiap desa.
Bantuan tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama air minum dan memasak.
Setiap kepala keluarga diperkirakan menerima sekitar 200 liter air yang hanya cukup digunakan selama kurang lebih satu pekan.
“Apabila persediaan air habis, masyarakat akan kembali meminta bantuan. Sekitar 200 liter per kepala keluarga untuk kebutuhan makan dan minum hanya cukup selama tujuh hari,” jelasnya.
BPBD juga mewaspadai potensi kekeringan di wilayah lain, khususnya Kecamatan Pulau Hanaut dan Seranau.
Menurut Multazam, kondisi di Pulau Hanaut memiliki tantangan lebih besar karena intrusi air laut dapat membuat sumber air bersih menjadi sangat terbatas.
Distribusi air ke wilayah tersebut juga membutuhkan penanganan khusus karena harus menggunakan jalur sungai.
BPBD pernah mengirimkan bantuan air bersih ke Pulau Hanaut menggunakan kapal berukuran besar saat terjadi kekeringan pada 2015 dan 2019.
Meski belum ada permohonan resmi dari wilayah tersebut, BPBD berharap kondisi lingkungan yang membaik dapat menjaga ketersediaan dan kualitas sumber air alami bagi masyarakat.
“Kami berharap kekeringan tidak sampai meluas ke wilayah tersebut. Dengan perbaikan lingkungan di kawasan seberang, semoga sumber air dari hutan masih mencukupi dan layak dikonsumsi,” pungkasnya.
