BORNEONEWS, Jakarta – Pemerintah membuka kemungkinan menurunkan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis atau MBG setelah dilakukan pembenahan manajemen Badan Gizi Nasional dan validasi data penerima manfaat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kedua proses tersebut diperlukan untuk menghasilkan perhitungan anggaran yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program di lapangan.
“Ada kemungkinan setelah proses perbaikan di manajemen atau pimpinan Badan Gizi Nasional dan setelah validasi data, akan terjadi penurunan kebutuhan anggaran MBG,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.
Menurut Prasetyo, kemungkinan penyesuaian anggaran tersebut sebelumnya juga telah disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya mengatakan pemerintah masih mengkaji strategi pelaksanaan dan kebutuhan anggaran MBG untuk 2026. Karena itu, pemerintah belum menetapkan besaran penyesuaian yang akan dilakukan.
Ia berencana bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang untuk membahas strategi pelaksanaan program, kebutuhan penerima manfaat, dan efektivitas penggunaan anggaran.
“Saya akan bertemu dengan Kepala BGN untuk melihat strategi akhirnya pada tahun ini. Namun, yang jelas ada kemungkinan terjadi penurunan,” katanya seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin, 20 Juli 2026.
Purbaya belum menjelaskan besaran anggaran yang berpotensi dikurangi maupun faktor teknis yang akan menjadi dasar penyesuaian.
Keputusan mengenai anggaran MBG akan ditetapkan setelah pemerintah menyelesaikan evaluasi pelaksanaan program dan pembahasan bersama BGN.
Sebelumnya, BGN menyampaikan pagu anggaran lembaga tersebut pada 2026 mencapai Rp268 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp248 triliun dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis.
Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah menyebut pagu tersebut berpotensi mengalami efisiensi sementara menjadi sekitar Rp229 triliun.
Penyesuaian itu masih akan dikaji melalui perbaikan tata kelola, pemutakhiran jumlah penerima manfaat, dan penentuan kembali kebutuhan program.
Pemerintah menegaskan penyesuaian anggaran tidak akan diputuskan sebelum memperoleh hasil validasi data dan gambaran kebutuhan riil pelaksanaan MBG.
Evaluasi tersebut diharapkan membuat anggaran negara digunakan lebih efektif, tepat sasaran, dan tetap mampu memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
ANTARA
