BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya Bennie Brian Tonni Embang meminta setiap kebijakan dan program pemerintah kota disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan keuangan daerah.
Perencanaan yang realistis dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Menurut Bennie, pemerintah harus menetapkan skala prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal, dan manfaat jangka panjang dari setiap program.
“Setiap kebijakan pemerintah daerah harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya, Rabu, 22 Juli 2026.
Ia mengingatkan agar program yang direncanakan tidak melebihi kapasitas anggaran karena berpotensi membuat pelaksanaannya tidak optimal.
“Jangan sampai program yang direncanakan melebihi kapasitas anggaran sehingga pelaksanaannya tidak maksimal,” ujarnya.
Menurut Bennie, efisiensi dan ketepatan dalam penyusunan anggaran menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan di tengah berbagai tantangan fiskal.
Setiap organisasi perangkat daerah juga diminta menyusun program berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan target kinerja yang terukur.
Dengan perencanaan yang matang, penggunaan anggaran diharapkan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Bennie menegaskan DPRD Palangka Raya akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penyusunan maupun pelaksanaan APBD.
“Tentunya kami di DPRD akan terus melakukan pengawasan agar setiap anggaran digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah terus diperkuat dalam menyusun kebijakan yang realistis, tepat sasaran, dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya. (MARINI/j)
