BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan bahwa Indonesia akan menentukan komitmen pasokan terhadap ketahanan energi ASEAN berdasarkan kepentingan nasional dan kebutuhan yang dihadapi.
“Kepentingan nasional itu menjadi barometer apa yang akan kita bisa pledge, karena situasi yang dihadapi ini bukan hanya dihadapi oleh satu negara saja,” kata juru bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela setelah taklimat media di Jakarta, Kamis.
Juru bicara Kemlu RI itu menyampaikan bahwa ketahanan energi menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan Menlu ASEAN sebagai salah satu hal yang paling terdampak akibat konflik di Timur Tengah.
Nabyl mengatakan bahwa Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya menilai dampak konflik di kawasan itu memengaruhi kawasan di luar wilayah, termasuk dalam aspek sektor energi.
“Apabila dilihat dalam statement Menlu ASEAN tentang kondisi di Timur Tengah, hal-hal yang terkait dengan dampak dari konflik tersebut bagi negara-negara di luar kawasan Timur Tengah itu juga menjadi hal yang diperhatikan,” kata Nabyl.
Karena itulah, penguatan ketahanan energi menjadi salah satu perhatian bersama dalam pertemuan tersebut.
Selain itu, Nabyl juga menyebutkan bahwa secara garis besar, kepentingan untuk mengamankan ketahanan energi adalah kepentingan bagi semua negara anggota ASEAN, menegaskan bahwa semua memiliki tujuan yang sama untuk bisa memastikan bahwa suplai energi dapat terpenuhi.
“Mengenai mekanisme teknisnya, tentu ini bergantung juga pada sejauh mana proses negosiasi ini berjalan. Tapi selama kita semua punya tujuan yang sama, saya kira upaya untuk bisa menyelesaikan ini mudah-mudahan bisa tetap sesuai schedule,” ucap Nabyl.
Sebelumnya pada Mei 2026, Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn memastikan bahwa proses ratifikasi Kesepakatan Kerangka ASEAN tentang Keamanan Minyak Bumi (APSA) akan diselesaikan sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN, yang dijadwalkan akan digelar pada akhir tahun ini.
Kesepakatan tersebut, di samping meningkatkan kerja sama dan integrasi kawasan di sektor energi, juga memungkinkan para anggota ASEAN saling membantu saat terjadi kelangkaan bahan bakar.
Mekanisme APSA memungkinkan anggota ASEAN memasok bahan bakar kepada negara anggota lainnya yang mengalami kekurangan stok minimal setara 10 persen dari kebutuhan domestik mereka.
Sementara itu, KTT ke-49 ASEAN direncanakan akan berlangsung pada 10—12 November 2026 di ibu kota Filipina, Manila.
ANTARA
