BORNEONEWS, Puruk Cahu – Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kalimantan Tengah meminta Badan Gizi Nasional mempercepat pengoperasian dapur Program Makan Bergizi Gratis yang telah dibangun di wilayah terpencil.
Permintaan tersebut disampaikan salah seorang mitra investor SPPG asal Kabupaten Murung Raya, Supriadi, setelah berdialog dengan Kepala BGN Sudaryono di Jakarta.
“Kami sudah bertemu dan berdialog dengan Kepala BGN yang baru. Pertemuan itu menjadi sarana menyampaikan aspirasi sekaligus evaluasi pelaksanaan Program MBG, khususnya tantangan operasional di wilayah terpencil,” katanya saat dihubungi dari Puruk Cahu, Jumat, 24 Juli 2026.
Supriadi yang juga Koordinator Asosiasi Pangan Gizi Indonesia SPPG Terpencil Wilayah Kalimantan Tengah menghadiri pertemuan bersama jajaran pengurus pusat organisasi tersebut.
Menurutnya, sejumlah mitra telah mengeluarkan modal untuk membangun dapur SPPG di Kabupaten Murung Raya dan daerah terpencil lainnya di Kalimantan Tengah.
Pembangunan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Program MBG sekaligus memperluas pelayanan pemenuhan gizi bagi anak-anak dan masyarakat di daerah pelosok.
Namun, Supriadi mengatakan sejumlah dapur yang telah selesai dibangun belum dapat beroperasi.
Kondisi tersebut menyebabkan mitra investor masih harus menanggung biaya pembangunan dan pembiayaan lainnya selama dapur belum melayani penerima manfaat.
Ia mengatakan pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar memiliki landasan kebijakan yang harus dijalankan secara konsisten.
Menurutnya, pelaksanaan Program MBG mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan, pengawasan, evaluasi, pendanaan, serta pengadaan barang dan jasa dalam Program MBG.
Supriadi berharap pergantian kepemimpinan di BGN tidak membatalkan kebijakan maupun komitmen kelembagaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Ia meminta BGN memberikan kepastian mengenai pengoperasian dapur dan penyelesaian skema pembayaran bagi SPPG yang telah dibangun di kawasan terpencil.
“Kami berharap kepemimpinan BGN yang baru tidak menganulir kebijakan yang telah diambil sebelumnya atas nama lembaga negara,” ujarnya.
Berdasarkan data yang disampaikan Supriadi, terdapat sebanyak 425 titik SPPG terpencil di Kalimantan Tengah.
Ia optimistis pertemuan dengan Kepala BGN dapat mempercepat penyelesaian berbagai kendala sehingga dapur-dapur tersebut segera beroperasi.
“Setelah bertemu Kepala BGN, kami optimistis dapur MBG di wilayah terpencil Kalimantan Tengah dapat segera beroperasi sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Sudaryono resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN pada Rabu, 22 Juli 2026. Setelah dilantik, ia menyatakan Program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah serta menekankan pentingnya perbaikan tata kelola dan transparansi kelembagaan.
Supriadi mengapresiasi keterbukaan Sudaryono yang menerima audiensi para mitra pada hari kedua setelah pelantikannya.
Ia berharap komunikasi antara BGN dan mitra SPPG terus diperkuat agar persoalan pembangunan, pembiayaan, pemenuhan standar, dan operasional dapur di wilayah terpencil dapat segera diselesaikan.
ANTARA
