BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Sri Ani Rintuh, meminta PT PLN lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait pemadaman listrik yang terjadi di Kota Palangka Raya.
Menurutnya, penyampaian informasi tidak cukup hanya mengumumkan jadwal pemadaman, tetapi juga harus disertai penjelasan mengenai penyebab, estimasi waktu pemulihan, serta langkah untuk meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat.
Sri Ani mengatakan pemadaman listrik tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak pada pelayanan publik, kegiatan usaha, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan yang bergantung pada pasokan listrik.
"PLN perlu lebih terbuka kepada masyarakat. Jangan hanya menyampaikan informasi bahwa listrik padam, tetapi juga memikirkan dampak yang ditimbulkan dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai penyebab serta waktu normalisasi," ujarnya, Minggu 26 Juli 2026.
Ia menilai komunikasi yang baik akan membantu masyarakat mengantisipasi berbagai kebutuhan selama terjadi pemadaman, terutama bagi pelaku usaha, pasien yang membutuhkan alat kesehatan berbasis listrik, serta instansi pelayanan publik.
Selain itu, Sri Ani berharap PLN terus meningkatkan keandalan jaringan listrik dan melakukan evaluasi terhadap penyebab gangguan agar kejadian serupa tidak terus berulang, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi pasokan listrik.
"Kami dari DPRD mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan dan berharap koordinasi antara PLN, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin baik sehingga kebutuhan listrik warga dapat terpenuhi secara andal dan berkelanjutan," tegasnya. (MARINI/H)
