BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menilai sinkronisasi data menjadi faktor penting dalam memperluas cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan menyusul langkah Pemerintah Kota Palangka Raya yang menyiapkan sekitar 10 ribu slot, kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga yang memenuhi kriteria namun belum terakomodasi dalam skema pembiayaan pemerintah pusat.
Menurut Syaufwan, hingga kini masih terdapat kendala dalam pendataan calon peserta karena adanya perbedaan mekanisme antara program Universal Health Coverage (UHC) dengan basis data kesejahteraan yang menggunakan sistem desil.
"Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan masih dipengaruhi oleh perbedaan mekanisme pendataan antara program UHC dan basis data kesejahteraan yang menggunakan sistem desil. Hal ini perlu disinkronkan agar masyarakat yang benar-benar berhak tidak terlewat," ujarnya, saat dikonfirmasi Senin 27 Juli 2026.
Ia mengatakan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, BPJS Kesehatan, dan instansi terkait perlu terus diperkuat agar validasi data berjalan lebih akurat. Dengan demikian, bantuan iuran BPJS Kesehatan dapat tepat sasaran.
Syaufwan juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya yang menyiapkan tambahan kuota kepesertaan sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang belum terlindungi.
"Ya, saya berharap proses pendataan dan verifikasi dapat dipercepat sehingga ribuan slot yang telah disiapkan segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan," harapnya.
Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dapat diakses secara merata oleh seluruh warga Kota Palangka Raya. (MARINI/H)
