BORNEONEWS, Sampit – Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadwalkan rapat kerja dengan PLN dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi dan dikeluhkan masyarakat.
"Jadi kami dari Komisi II tentu langsung menanggapi respon dari masyarakat yang ramai di sosial media dan secara langsung. Oleh sebab itu, kami dari Komisi II menjadwalkan pada hari Selasa, 28 Juli, kita akan ada rapat kerja bersama PLN dan SOPD," kata Sekretaris Komisi II DPRD Kotim, M Kurniawan Anwar, Senin, 27 Juli 2026.
DPRD ingin memperoleh penjelasan langsung dari PLN terkait penyebab kembali terjadinya pemadaman bergilir, padahal sebelumnya pasokan listrik di Kotim sudah relatif normal.
Dalam rapat tersebut, Komisi II akan meminta penjelasan mengenai kondisi kelistrikan saat ini, kendala yang dihadapi PLN, data pendukung, serta perkiraan waktu hingga pelayanan listrik kembali normal.
"Kita ingin tahu sebenarnya ada apa kendalanya, yang kemarin sudah tidak ada pemadaman lagi, sekarang ada pemadaman lagi, dan kami akan menanyakan beberapa poin, di surat sudah ada terkait kondisi, terus penyebab, data-data yang kami perlukan dan sampai kapan tentunya. Karena ini akan mengganggu, termasuk kegiatan-kegiatan perdagangan di masyarakat. Nah itu yang salah satu materi pembahasan kita besok di Komisi II," ujarnya.
Politisi Fraksi PAN tersebut menilai pemadaman bergilir telah menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat, terutama pelaku usaha yang bergantung pada pasokan listrik.
Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, pemadaman juga dikhawatirkan menyebabkan kerusakan pada peralatan elektronik milik warga maupun pedagang.
"Tentu kita sebagai pengguna merasakan dampak, terlebih para pedagang, karena banyak peralatan elektronik yang rusak. Kedua, terkait bagaimana di lapangan bahwa rumah kita yang biasanya hidup listrik sekarang padam itu menjadi terganggu, terlebih jadwal (pemadaman) yang diberikan (PLN) sering tidak konsisten. Inilah yang kita ingin tahu," katanya.
Komisi II DPRD juga akan meminta klarifikasi terkait munculnya informasi di masyarakat bahwa pemadaman hanya terjadi di wilayah tertentu, sementara daerah lain tidak terdampak. Menurut Kurniawan, hal tersebut perlu dijelaskan agar masyarakat mengetahui dasar penentuan wilayah yang mengalami pemadaman bergilir.
"Banyak isu yang beredar bahwa hanya daerah-daerah itu saja yang padam. Daerah tertentu itu tidak ada, katanya. Oleh sebab itu, kita pengin tahu kenapa daerah tertentu saja, dasarnya apa. Kalau bisa kita minimalkanlah, jangan sampai sampai 4 jam, 5 jam. Terlebih ini ada jam malam. Jam malam adalah jam istirahat. Terlebih yang kita punya anak kecil tentu ini akan terganggu," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/H)
