BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) akan melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil reses DPRD yang menyoroti adanya sekolah dasar dengan jumlah siswa baru yang sangat sedikit pada tahun ajaran 2026/2027.
"Kami akan evaluasi dan petakan sekolah-sekolah yang kekurangan murid. Jika memang sudah tidak ada siswanya, maka akan dikonversikan atau dialihkan ke sekolah terdekat, khususnya yang berada di lingkungan perusahaan PBS,” kata Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotim, Umar Kaderi, Selasa, 28 Juli 2026.
Menurut Umar, persoalan minimnya jumlah peserta didik banyak ditemukan di sekolah-sekolah yang berada di wilayah kecamatan dan desa terpencil, baik sekolah milik pemerintah daerah maupun sekolah yang berada di kawasan perusahaan perkebunan besar swasta (PBS).
Pemerintah daerah akan memetakan kondisi setiap sekolah untuk menentukan langkah penanganan yang paling tepat. Apabila sebuah sekolah sudah tidak lagi memiliki peserta didik, siswa akan dialihkan ke sekolah terdekat agar layanan pendidikan tetap berjalan secara efektif.
Ia menilai salah satu penyebab berkurangnya jumlah murid di sejumlah sekolah negeri adalah meningkatnya minat masyarakat menyekolahkan anak di sekolah yang dikelola perusahaan perkebunan. Selain tidak memungut biaya, sekolah tersebut dinilai memiliki tenaga pendidik dan fasilitas yang memadai.
Meski demikian, Umar menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan di sekolah negeri melalui peningkatan kualitas guru, perbaikan sarana dan prasarana, serta pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Kotim.
Menurutnya, apabila hasil evaluasi menunjukkan ada sekolah yang sudah tidak lagi memiliki peserta didik, pemerintah tidak menutup kemungkinan mengambil kebijakan penutupan sekolah sebagai bagian dari efisiensi penyelenggaraan pendidikan.
Namun, kebijakan tersebut akan tetap mengutamakan keberlangsungan pendidikan siswa dengan memindahkan mereka ke sekolah terdekat.
"Kami ingin memberikan layanan pendidikan terbaik bagi masyarakat. Karena itu, kualitas guru, fasilitas sekolah dan pemerataan layanan pendidikan akan terus menjadi perhatian pemerintah daerah," tegas Umar.
Sebelumnya, Anggota DPRD Kotim dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Mariani meminta Dinas Pendidikan segera mengevaluasi sekolah-sekolah yang minim peminat. Saat reses, ia menemukan SDN 2 Kandan hanya menerima lima siswa baru, sementara SDN 1 Kandan justru menerima 42 siswa dalam satu rombongan belajar atau melebihi batas maksimal 28 siswa sesuai ketentuan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Mariani menilai ketimpangan tersebut perlu segera ditangani agar kualitas pendidikan di seluruh sekolah dapat lebih merata dan masyarakat kembali percaya menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang saat ini kekurangan murid. (DEWI PATMALASARI/j)
