BORNEONEWS, Jakarta - Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menegaskan kepemimpinan perempuan merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi, sekaligus prasyarat dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
"Kepimpinan yang responsif gender bukan sekadar menghadirkan lebih banyak perempuan sebagai pemimpin, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, pelayanan publik yang lebih responsif, lingkungan kerja yang aman dan bebas diskriminasi, serta inovasi yang berkeadilan," kata Wamen PPPA Veronica Tan di Jakarta, Selasa.
Hal itu dikatakannya dalam acara Women's Leadership Forum 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA bersama Lembaga Administasi Negara (LAN).
Dalam kesempatan itu pihaknya memperkenalkan Program Gender Mainstreaming for Women Leaders Academy sebagai investasi strategis untuk melahirkan pemimpin perempuan Indonesia yang kompeten, berintegritas, berani mengambil keputusan, mampu berkolaborasi, serta memiliki perspektif gender dalam setiap kebijakan.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2024, perempuan mendominasi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu 54 persen dari total ASN nasional.
Namun keterwakilan perempuan pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) masih rendah, yaitu sekitar 15,83 persen pada jenjang Pratama, 16,19 persen pada jenjang Madya, dan 16,57 persen pada jenjang Utama.
"Kesenjangan antara jumlah perempuan ASN dan keterwakilannya pada JPT tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh kapasitas. Karena itu kita harus membangun ekosistem yang memberikan kesempatan untuk memimpin berdasarkan kompetensi dan sistem merit," kata Veronica Tan.
Pihaknya menegaskan pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang memastikan setiap kebijakan, program, dan pelayanan publik menghadirkan manfaat yang adil bagi seluruh warga negara.
"Ini sejalan dengan AstaCita ke-4, pengarusutamaan gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045," kata Wamen PPPA Veronica Tan.
ANTARA
