BORNEONEWS, Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah diperkuat untuk mengantisipasi dampak El Niño dan musim kemarau yang lebih kering.
Kalimantan Tengah menjadi salah satu dari enam provinsi yang mendapat perhatian pemerintah karena memiliki kawasan gambut luas serta riwayat karhutla berulang.
Provinsi lain yang menjadi prioritas ialah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.
Raja mengatakan pemerintah telah membahas kesiapsiagaan menghadapi karhutla dan kekeringan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.
“Prediksi BMKG, El Niño akan terjadi lebih cepat. Kekeringan datang lebih cepat dan berakhir lebih lambat. Itu tentu harus diantisipasi,” katanya.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi peluang El Niño berkembang dengan intensitas lemah mencapai 100 persen, moderat 98 persen, dan kuat 62 persen.
BMKG juga memperkirakan musim kemarau di hampir separuh wilayah Indonesia akan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal, dengan puncak kemarau umumnya terjadi pada Agustus 2026.
Rapat terbatas tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Kehutanan, BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI, dan Polri.
Menurut Raja, koordinasi lintas instansi diperlukan karena dampak karhutla tidak hanya berupa kerusakan lingkungan.
Asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat, kegiatan belajar mengajar, penerbangan, hingga aktivitas ekonomi.
Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Meski tidak memiliki ekosistem gambut seluas Kalimantan dan Sumatra, kedua daerah tersebut tetap rentan terbakar ketika mengalami kekeringan.
Raja optimistis luas karhutla dapat ditekan apabila koordinasi, patroli, pemantauan titik panas, dan penanganan awal terus diperkuat.
Data Kementerian Kehutanan menunjukkan luas karhutla nasional turun dari sekitar 2,6 juta hektare pada 2015 menjadi 1,6 juta hektare pada 2019 dan sekitar 1,1 juta hektare pada 2023.
Pada 2025, luas indikatif karhutla tercatat 359.619,42 hektare.
Namun, berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla Kementerian Kehutanan, luas indikatif karhutla sepanjang Januari hingga Juni 2026 telah mencapai 107.465,47 hektare.
Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 sehingga kewaspadaan pada paruh kedua tahun ini perlu ditingkatkan.
“Karhutla sebenarnya dapat ditekan, tetapi membutuhkan koordinasi yang lebih erat. Perubahan iklim itu nyata sehingga kita perlu bersama-sama mengantisipasinya,” ujar Raja.
Upaya pencegahan dilakukan melalui patroli terpadu, optimalisasi pemantauan titik panas, kesiapan personel dan peralatan, serta penguatan peran masyarakat di daerah rawan.
Pemerintah daerah juga diminta segera menetapkan status siaga darurat apabila indikator ancaman karhutla mulai meningkat.
Selain pencegahan dan pemadaman, pemerintah memastikan penegakan hukum terhadap individu maupun korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan terus diperkuat.
Raja menegaskan pengendalian karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu instansi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat harus bekerja secara terpadu menghadapi dampak El Niño.
ANTARA
