BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran (EVRAN) Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk Tahun Anggaran 2026.
Evaluasi menyasar lima sektor prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat, meliputi pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan pangan.
Dalam audiensi yang berlangsung di Kantor BPKP Kalteng pada Selasa kemarin, sektor kesehatan menjadi salah satu sorotan utama.
BPKP memberikan sejumlah catatan kritikal terkait indikator kinerja pelayanan dasar, mulai dari Angka Kematian Ibu (AKI) hingga cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kapuas. Pemeriksaan bertujuan memastikan penyusunan APBD 2026 berjalan tepat sasaran serta mencegah potensi inefisiensi anggaran pada program-program pelayanan publik.
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Asisten III Setda Kabupaten Kapuas, Pery Noah, menyatakan komitmen daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPKP demi perbaikan kualitas anggaran.
"Kami berharap seluruh temuan dan rekomendasi dari BPKP dapat menjadi bahan perbaikan bagi kami, terutama dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas ke depannya. Dengan begitu, program-program pembangunan di Kapuas dapat berjalan efektif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat," kata Pery Noah, Rabu, 29 Juli 2026.
Evaluasi diharapkan menjadi langkah korektif agar alokasi APBD Kapuas 2026 benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup dan kesehatan warga di lapangan. (SABRIANOOR/y)
