BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah didorong mengkaji peluang partisipasi kepemilikan pemerintah daerah dalam proyek-proyek pertambangan. Skema tersebut dinilai dapat menjadi alternatif untuk memperbesar manfaat ekonomi daerah dari pengelolaan sumber daya alam.
Usulan itu disampaikan Direktur Utama PT Madina Karya Utama (MadKU), Hafidzah Munfaati, dalam audiensi bersama Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo, PT Poly Energy Stock Indonesia, dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalteng di Kantor Wakil Gubernur.
Hafidzah mengatakan, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Tengah merupakan aset strategis yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah provinsi mengkaji penyusunan regulasi yang memungkinkan adanya partisipasi kepemilikan pemerintah daerah dalam proyek pertambangan, tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, dengan adanya kepemilikan daerah, manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam tidak hanya diperoleh melalui pajak, retribusi, maupun aktivitas ekonomi turunannya. Pemerintah daerah juga berpeluang memperoleh sumber pendapatan jangka panjang dari pengelolaan proyek strategis tersebut.
"Pengelolaan sumber daya alam harus mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kekayaan alam Kalimantan Tengah merupakan aset strategis yang harus dikelola secara bertanggung jawab agar manfaat ekonominya dapat dinikmati secara berkelanjutan," kata Hafidzah dalam rilis kepada Borneonews pada Rabu, 29 Juli 2026.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H Edy Pratowo menyambut baik berbagai peluang investasi yang dapat memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah. Terlebih, pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan menurunnya kemampuan fiskal yang membutuhkan alternatif sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Edy menilai investasi yang produktif dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian daerah.
"Kehadiran investor diharapkan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, membangun infrastruktur, sekaligus memperkuat pendapatan daerah," tutur Edy.
Dalam pertemuan tersebut, PT Poly Energy Stock Indonesia juga menyampaikan rencana penjajakan investasi di sejumlah sektor. Mulai dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), teknologi ketahanan pangan, pertambangan, infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan.
Komisaris Utama PT Poly Energy Stock Indonesia, Mr. Wang Bao An, mengatakan pihaknya melihat Kalteng memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Potensi tersebut didukung oleh luas wilayah, kekayaan sumber daya alam, serta peluang pengembangan energi bersih dan sektor pertanian.
Poly Energy juga menyatakan kesiapan menyusun proposal investasi komprehensif yang mencakup energi terbarukan, infrastruktur logistik pertambangan, teknologi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta sektor strategis lainnya.
Direktur Utama PT Poly Energy Stock Indonesia, Camelia Eka Susanti, menegaskan bahwa investasi yang berkelanjutan harus menghasilkan nilai tambah bagi daerah. Investasi, kata dia, tidak semata-mata diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari kontribusinya terhadap lapangan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Usulan partisipasi kepemilikan daerah tersebut menjadi salah satu gagasan yang mengemuka dalam audiensi yang mempertemukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan. Sinergi tersebut diharapkan dapat melahirkan model investasi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat Kalteng dalam jangka panjang. (TESTI PRISCILLA/H)
