BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran belanja pendidikan sebesar Rp1,08 triliun untuk Kalimantan Tengah pada 2026.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Tengah Herry Hernawan mengatakan realisasi anggaran tersebut telah mencapai sekitar Rp645 miliar atau 59,68 persen dari total pagu.
“Pagu keseluruhan belanja pendidikan tahun 2026 sebesar Rp1,08 triliun dan saat ini realisasinya sekitar 59,68 persen,” katanya di Palangka Raya, Kamis, 30 Juli 2026.
Herry menjelaskan sebagian besar realisasi anggaran digunakan untuk Program Strategis Sekolah Rakyat serta pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana-prasarana pendidikan.
Anggaran yang telah direalisasikan untuk sejumlah program tersebut mencapai Rp529,28 miliar.
Kalimantan Tengah saat ini memiliki empat Sekolah Rakyat yang tersebar di Kota Palangka Raya serta Kabupaten Kotawaringin Timur, Gunung Mas, dan Katingan.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program pemerintah pusat yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, pemerintah pusat merealisasikan anggaran sebesar Rp31,41 miliar untuk mendukung Program Wajib Belajar 13 Tahun.
Belanja pendidikan tersebut merupakan bagian dari Belanja Kementerian/Lembaga yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Kalimantan Tengah dan manfaatnya diterima langsung oleh masyarakat.
DJPb sebelumnya juga mencatat belanja pendidikan di Kalteng banyak diarahkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi sarana-prasarana pendidikan, dan Program Wajib Belajar 13 Tahun.
Selain sektor pendidikan, pemerintah pusat mengalokasikan belanja yang manfaatnya diterima masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis, belanja kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Herry mengatakan realisasi belanja infrastruktur di Kalimantan Tengah telah mencapai Rp1,129 triliun atau 50,28 persen dari pagu yang tersedia.
Anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk operasi dan pemeliharaan sumber daya air, pelayanan transportasi udara, pengembangan kawasan transmigrasi, serta pembangunan jalan nasional.
“Untuk pembangunan jalan nasional, realisasinya mencapai Rp439,51 miliar,” jelasnya.
DJPb berharap realisasi anggaran pemerintah pusat dapat terus dipercepat agar memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik dan perekonomian masyarakat Kalimantan Tengah.
