BORNEONEWS, Washington – Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Kongres menambahkan ketentuan tarif terhadap negara-negara yang berdagang dengan Iran ke dalam rancangan undang-undang sanksi Rusia dan Iran.
Trump menilai rancangan aturan tersebut akan lebih kuat apabila tidak hanya memperpanjang sanksi terhadap Iran, tetapi juga memberikan kewenangan untuk mengenakan tarif sekunder kepada mitra dagangnya.
“Saya ingin mereka menambahkan Iran dalam bentuk tarif, bukan hanya sanksi. Saya pikir itu penting,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, Rabu, 29 Juli 2026.
Trump mengatakan ketentuan tarif serupa telah disiapkan terhadap negara-negara pembeli energi Rusia. Karena itu, ia menginginkan pendekatan yang sama diterapkan terhadap negara yang melakukan perdagangan dengan Iran.
Usulan tersebut berkaitan dengan rancangan undang-undang bertajuk Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026.
Nama aturan itu diambil dari mendiang Senator Partai Republik Lindsey Graham, penggagas utama rancangan sanksi tersebut yang meninggal pada 11 Juli 2026.
Senat Amerika Serikat meloloskan pemungutan suara prosedural untuk melanjutkan pembahasan RUU itu dengan hasil 86 suara mendukung dan 12 menolak pada Selasa, 28 Juli 2026.
Namun, rancangan tersebut masih harus melewati sejumlah tahapan di Senat sebelum diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat.
Dalam draf terbaru, presiden diberikan kewenangan mengenakan tarif tambahan hingga 100 persen terhadap barang dari lima negara pengimpor terbesar minyak atau gas Rusia.
Ketentuan serupa dapat dikenakan kepada lima negara yang dinilai paling banyak membantu Rusia menghindari sanksi energi.
RUU tersebut juga mengatur kenaikan tarif hingga 500 persen terhadap seluruh barang yang diimpor Amerika Serikat secara langsung dari Rusia.
Produk yang dapat dikenai tarif itu mencakup minyak, gas alam, gas alam cair, produk minyak bumi, petrokimia, dan batu bara.
Selain tarif, rancangan aturan menargetkan pejabat Rusia, oligarki, anggota keluarga mereka, armada kapal bayangan, serta sejumlah lembaga keuangan Rusia.
Sanksi keuangan mencakup Bank Sentral Rusia, Sberbank, VTB Bank, dan Gazprombank.
Untuk Iran, draf yang sedang dibahas saat ini memuat ketentuan guna mencegah berakhirnya kewenangan sanksi yang membatasi pendanaan sektor energi dan persenjataan negara tersebut.
Namun, ketentuan tarif terhadap negara mitra dagang Iran belum dimasukkan secara khusus seperti yang diterapkan kepada pembeli energi Rusia.
Pemerintahan Trump sebelumnya telah menerbitkan perintah eksekutif pada Februari 2026 yang membuka kemungkinan pengenaan tarif tambahan terhadap barang dari negara yang membeli atau memperoleh produk dan jasa dari Iran.
Permintaan Trump kepada Kongres menunjukkan ia menginginkan kewenangan tarif terhadap mitra Iran juga dicantumkan secara eksplisit dalam legislasi yang sedang dibahas.
Sejumlah anggota Partai Demokrat mendukung tujuan pemberian tekanan ekonomi kepada Rusia dan Iran. Namun, mereka mengkhawatirkan luasnya kewenangan tarif yang diberikan kepada presiden karena dapat berdampak terhadap sekutu Amerika Serikat dan meningkatkan biaya impor.
Pembahasan RUU itu diperkirakan berlanjut di Senat sebelum dibawa ke DPR Amerika Serikat yang dijadwalkan kembali bersidang pada September 2026.
ANTARA
