BORNEONEWS, Palangka Raya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya menggelar rapat gabungan bersama Pemerintah Kota Palangka Raya dan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palangka Raya guna membahas pemadaman listrik bergilir yang hingga kini masih terjadi di sejumlah wilayah Kota Palangka Raya.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD tersebut juga diikuti Pemerintah Kota Palangka Raya yang diwakili Sekretaris Daerah, Arbert Tombak, serta jajaran manajemen PLN.
Dalam rapat tersebut, pihak PLN mendapat banyak pertanyaan dari para wakil rakyat terkait penyebab pemadaman listrik yang berulang, ketidakpastian jadwal pemadaman, hingga dampaknya terhadap masyarakat dan pelaku usaha.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menegaskan pemadaman listrik yang berkepanjangan telah memicu banyak keluhan masyarakat.
DPRD menerima berbagai laporan mulai dari terganggunya pelayanan publik, kerusakan peralatan elektronik, kerugian pelaku UMKM, hingga dampaknya terhadap sektor peternakan, perdagangan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
"Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang terbuka. Pemadaman listrik yang terus terjadi telah menimbulkan kerugian di berbagai sektor. Karena itu kami meminta PLN menyampaikan penyebabnya, langkah penanganan, dan kepastian kapan kondisi ini kembali normal," tegas Subandi, Kamis 30 Juli 2026.
Selain meminta penjelasan, DPRD juga mendesak PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan di Kota Palangka Raya serta meningkatkan komunikasi kepada masyarakat, terutama terkait jadwal pemadaman agar warga dan pelaku usaha dapat melakukan antisipasi.
DPRD berharap hasil rapat tersebut menghasilkan solusi nyata, bukan sekadar penjelasan teknis. Menurut para wakil rakyat, kepastian pasokan listrik menjadi kebutuhan mendasar yang sangat memengaruhi pelayanan publik, kegiatan ekonomi, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Palangka Raya.
"Kita hadir hari ini agar permasalahan ini cepat dapat titik temunya, PLN harus terbuka terkait pemadaman listrik selama ini," tegas Subandi. (MARINI/H)
