BORNEONEWS, Muara Teweh – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara meminta pemerintah daerah mengevaluasi besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SILPA serta perangkat daerah yang realisasi serapan anggarannya masih rendah.
Catatan tersebut disampaikan saat Fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Persetujuan disampaikan juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Ardianto, dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi di Gedung DPRD Kabupaten Barito Utara, Kamis, 30 Juli 2026.
Ardianto mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama DPRD.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah melakukan pembahasan bersama terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025,” katanya.
Menurut dia, pembahasan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Meski menyetujui raperda tersebut, Fraksi Partai Demokrat tetap memberikan sejumlah catatan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.
Salah satunya terkait keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-11 kalinya.
Menurut Ardianto, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Opini WTP yang telah diraih hendaknya menjadi motivasi untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas pelayanan publik, serta penggunaan APBD yang efektif, efisien, dan produktif,” ujarnya.
Penggunaan anggaran daerah, lanjut dia, juga harus mendukung pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Utara.
Fraksi Partai Demokrat turut mengingatkan bahwa peningkatan pendapatan daerah harus diimbangi dengan belanja yang berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Peningkatan pendapatan daerah harus sejalan dengan kualitas belanja yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Setiap program dan kegiatan pemerintah daerah, kata dia, perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
Fraksi Partai Demokrat juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025. Evaluasi dinilai penting untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Selain itu, perangkat daerah yang tingkat penyerapan anggarannya masih rendah perlu mendapat perhatian agar program yang telah direncanakan dapat berjalan lebih optimal.
“Kami berharap evaluasi terhadap SILPA maupun perangkat daerah yang tingkat serapan anggarannya masih rendah menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” katanya.
Ardianto berharap seluruh saran, kritik, dan catatan yang disampaikan Fraksi Partai Demokrat dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan anggaran berikutnya.
Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Utara diharapkan semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (RAMADHANI/J)
