BORNEONEWS, Sampit – Menurunnya debit air di Sungai Hantipan saat musim kemarau kembali menghambat aktivitas masyarakat yang bergantung pada jalur sungai tersebut. Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Daerah Pemilihan (Dapil) III, Eddy Mashamy, meminta pemerintah segera melakukan normalisasi agar transportasi warga kembali lancar.
Menurut Eddy, Sungai Hantipan merupakan akses utama masyarakat yang menghubungkan Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, dengan Kota Sampit, Kabupaten Kotim, maupun wilayah Samuda.
"Setiap musim kemarau debit air di Hantipan turun. Akibatnya arus mobilisasi masyarakat dari Mendawai menuju Samuda dan Sampit menjadi sulit," kata Eddy, Jumat, 31 Juli 2026.
Ia menjelaskan, pendangkalan sungai kembali terjadi setelah wilayah Pulau Hanaut tidak diguyur hujan selama sekitar 10 hari hingga pertengahan Juli. Kondisi tersebut menyebabkan permukaan air terus menyusut sehingga kelotok yang menjadi moda transportasi utama warga sering kandas di sejumlah titik.
Akibatnya, penumpang kerap harus turun dari perahu untuk membantu mendorong kelotok agar dapat melanjutkan perjalanan.
"Tidak sedikit penumpang yang terpaksa turun untuk bersama-sama mendorong kelotok, demi bisa melewati bagian sungai yang surut," ujarnya.
Eddy mengatakan persoalan tersebut telah beberapa kali disampaikan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, dan Dinas Perhubungan karena lokasi sungai berada di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Bahkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah agar mendorong pemerintah provinsi bersama instansi terkait segera mengambil langkah penanganan.
"Sebagai wakil masyarakat Dapil III, ini menjadi kewajiban saya menyuarakan aspirasi warga. Kalau perlu dilakukan rapat dengar pendapat dengan BWS dan PUPR agar ada solusi nyata. Persoalan ini hampir terjadi setiap tahun," katanya.
Ia menilai pengerukan atau pendalaman alur Sungai Hantipan menjadi solusi paling mendesak agar aktivitas transportasi air dapat kembali normal. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mengkaji pembangunan pelabuhan apung untuk menunjang mobilitas masyarakat.
Eddy menambahkan, berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim kemarau masih akan berlangsung sekitar tiga bulan sehingga langkah penanganan perlu segera dilakukan sebelum kondisi semakin memburuk.
"Kalau memang tersedia dana yang bisa digunakan, ya kenapa tidak segera bergerak. Yang penting ada tindakan cepat," tegasnya.
Meski terdapat jalur alternatif menuju Sampit, menurut Eddy, seluruhnya memiliki kendala. Jalur melalui Laut Jawa dinilai berisiko bagi perahu kecil karena gelombang dan angin yang cukup kuat, sedangkan rute darat melalui Pagatan, Katingan Kuala, Tewang Kampung hingga Kereng Pangi membutuhkan waktu sekitar lima jam dengan biaya perjalanan yang lebih besar.
Karena itu, masyarakat dari Kecamatan Mendawai dan sekitarnya tetap mengandalkan Sungai Hantipan sebagai jalur transportasi utama untuk menuju Sampit, terutama guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
"Jadi memang masih ada jalur lain, tapi berisiko. Kemarin saja saya menuju Desa Babirah Hilir lewat laut sudah ngeri-ngeri sedap. Jadi kalau musim kemarau seperti ini sebaiknya jangan coba-coba lewat Laut Jawa, apalagi bagi kelotok kecil," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/Y)
