BORNEONEWS, Tamiang Layang – Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Timur akan memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta potensi kekeringan selama musim kemarau 2026.
Hal itu disampaikannya kepada wartawan, Jumat, 31 Juli 2026, sehari setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
Menurut Adi, Rakor tersebut menghasilkan sejumlah arahan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah daerah, termasuk Barito Timur. Fokus utamanya adalah memperkuat upaya pencegahan agar kebakaran tidak sampai meluas.
"Arahan dari BNPB sangat jelas, bahwa pencegahan harus menjadi prioritas. Kami di Kabupaten Barito Timur akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak, meningkatkan kesiapsiagaan personel, serta memastikan sarana dan prasarana penanganan Karhutla benar-benar siap digunakan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan," kata Adi.
Ia menjelaskan, dalam Rakor juga dibahas dukungan pemerintah pusat kepada daerah, mulai dari bantuan logistik, peralatan pemadaman hingga rencana pengerahan helikopter patroli untuk memperkuat pemantauan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran.
"Pemerintah pusat juga akan memberikan pendampingan kepada daerah, termasuk dukungan peralatan dan patroli udara. Ini tentu sangat membantu dalam mendeteksi titik api lebih dini sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat," ujarnya.
Selain ancaman karhutla, Adi mengatakan pemerintah daerah juga diminta mengantisipasi dampak musim kemarau berupa kekeringan dan potensi krisis air bersih. Karena itu, Pemkab Barito Timur akan melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak agar langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
"Kami akan memetakan daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan, sehingga apabila diperlukan distribusi air bersih atau bantuan lainnya, pemerintah sudah siap bergerak lebih awal," jelasnya.
Adi juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ia mengimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena selain berisiko menimbulkan bencana, tindakan tersebut juga melanggar hukum.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan akan jauh lebih baik daripada penanganan ketika kebakaran sudah terjadi," tegasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026. Menurutnya, status tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni serta seluruh elemen masyarakat.
"Kami siap bersinergi dengan semua pihak agar Barito Timur tetap aman dari ancaman karhutla dan dampak kekeringan. Harapan kami, melalui kerja sama yang baik, risiko bencana dapat ditekan sehingga masyarakat tetap merasa aman selama musim kemarau tahun ini," tandasnya. (AGUSTINUS BOLE MALO/H)
