BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi ke Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, pada Jumat, 31 Juli 2026.
Pertemuan yang berpusat di Hall Rumah Jabatan Bupati Kapuas tersebut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Kapuas, unsur Forkopimda, serta kepala daerah se-Kalimantan Tengah.
Kunjungan ini menjadi ajang konsolidasi penting antara pemerintah pusat dan daerah dalam membahas isu-isu keamanan, ketahanan nasional, serta penanganan bencana lingkungan.
Kalimantan Tengah dinilai memiliki posisi yang semakin strategis, tidak hanya sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), tetapi juga sebagai penopang ketahanan pangan dan energi nasional.
Dalam pemaparannya, Bupati Kapuas, M. Wiyatno menyampaikan gambaran kondisi terkini di wilayahnya, terutama terkait kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada musim kemarau.
Pemkab Kapuas melaporkan telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla, membentuk Satgas hingga tingkat desa, serta mengintensifkan patroli terpadu dan penegakan hukum.
"Pemerintah daerah juga terus melaksanakan patroli terpadu, sosialisasi pencegahan Karhutla, apel siaga, rapat koordinasi, hingga penegakan hukum bersama Kepolisian, Kejaksaan, dan Dewan Adat guna mencegah pembukaan lahan dengan cara dibakar," jelas Wiyatno dalam paparan resminya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menekankan besarnya potensi sumber daya alam daerah yang diimbangi dengan berbagai tantangan kewilayahan.
Isu strategis seperti aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI), illegal logging, hingga konflik penguasaan lahan dinilai membutuhkan sinergi kuat lintas sektor agar keberlanjutan lingkungan tetap terjaga.
Menanggapi berbagai kondisi wilayah tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan pentingnya penanganan isu-isu strategis daerah secara terpadu.
Ia menyoroti persoalan Karhutla, penambangan liar, pembalakan liar, dan konflik agraria sebagai fokus yang memerlukan perpaduan langkah pencegahan, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat.
Menko Polkam turut memaparkan arah kebijakan Presiden RI melalui konsep "President of Solutions", yakni tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat secara cepat, tepat, dan terukur. (SABRIANOOR)
