BORNEONEWS, Sampit – Pendangkalan alur Sungai Mentaya masih menjadi kendala utama pengembangan transportasi laut di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Kondisi tersebut membuat kapal penumpang berkapasitas besar belum dapat bersandar di Pelabuhan Sampit meski permintaan penumpang dinilai sangat tinggi.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kotim Raihansyah mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan operator pelayaran seperti Pelni dan Dharma Lautan Utama, potensi penumpang dari Sampit menuju Pulau Jawa sebenarnya cukup besar untuk dilayani kapal yang memiliki kapasitas lebih besar.
"Data penumpang di Sampit sebenarnya luar biasa. Permintaan perjalanan ke Surabaya maupun Semarang sangat tinggi, terutama untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dari sisi jumlah penumpang, sebenarnya sudah layak dilayani kapal yang lebih besar," kata Raihansyah, Minggu, 2 Agustus 2026.
Namun, menurutnya, pendangkalan alur Sungai Mentaya dari muara hingga Pelabuhan Sampit menjadi penghambat utama. Bahkan alur pelayaran di kawasan muara hingga Pulau Hanaut kini telah bergeser akibat sedimentasi.
"Permasalahan utamanya adalah pendangkalan sungai. Alur pelayaran juga sudah bergeser, mulai dari muara sampai Pulau Hanaut. Ini membuat kapal besar sulit masuk ke Pelabuhan Sampit," ujarnya.
Akibat kondisi tersebut, kapal yang melayani rute Sampit saat ini masih didominasi kapal berkapasitas lebih kecil.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) telah mengusulkan pengerukan alur sungai kepada pemerintah pusat. Namun besarnya anggaran yang dibutuhkan menjadi tantangan tersendiri.
"Kami sudah berkoordinasi dengan KSOP dan mengusulkan pengerukan ke pemerintah pusat. Tetapi biaya pengerukan sangat besar sehingga tidak mudah direalisasikan," katanya.
Raihansyah mengungkapkan, salah satu kendala lain adalah posisi Pelabuhan Sampit dalam penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masih berada di peringkat ke-60 dari sekitar 270 pelabuhan di Indonesia.
Menurutnya, kondisi itu membuat usulan pengerukan belum menjadi prioritas nasional.
"PNBP Pelabuhan Sampit masih berada di urutan ke-60. Kalau mengandalkan mekanisme normal, tentu prosesnya akan cukup panjang karena masih banyak pelabuhan lain yang menjadi prioritas," jelasnya.
Ia berharap dukungan dari anggota DPR RI maupun DPD RI asal Kalimantan Tengah dapat membantu mendorong percepatan pengerukan Sungai Mentaya di tingkat pusat.
"Mudah-mudahan ada dukungan dari wakil-wakil kita di pusat agar pengerukan Sungai Mentaya bisa menjadi prioritas," tambahnya.
Selain menghambat masuknya kapal besar, pendangkalan sungai juga meningkatkan biaya operasional pelayaran. Kapal harus menunggu air pasang di kawasan muara sebelum dapat melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Sampit.
"Kapal sekarang harus menunggu pasang di muara selama beberapa jam sebelum bisa masuk. Itu tentu menambah biaya operasional pelayaran," katanya.
Ia menilai pendangkalan Sungai Mentaya juga berdampak terhadap kondisi lingkungan Kota Sampit, salah satunya meningkatnya potensi banjir rob saat air pasang.
"Dulu saat air pasang tinggi Kota Sampit tidak pernah banjir. Sekarang air pasang bisa masuk ke jalan-jalan. Salah satu penyebabnya adalah pendangkalan Sungai Mentaya," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/Y)
