BORNEONEWS, Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup siap mendampingi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam menerapkan prinsip ekonomi sirkular pada Program Makan Bergizi Gratis.
Pendampingan dilakukan agar proses produksi makanan, pengelolaan sisa pangan, dan air limbah dari pelaksanaan program MBG tidak mencemari lingkungan, tetapi dapat dimanfaatkan kembali menjadi sumber daya bernilai ekonomi dan ekologi.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono mengatakan, penerapan ekonomi sirkular perlu menjadi bagian dari seluruh program prioritas pemerintah.
“Targetnya, kami akan mendampingi agar SPPG dapat membangun ekosistem yang sirkular. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki unsur sirkularitas, termasuk program prioritas Presiden,” kata Diaz dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
Menurutnya, KLH/BPLH telah memberikan pendampingan teknis dan menyediakan infrastruktur lingkungan pada sejumlah SPPG yang menjadi lokasi percontohan.
Salah satunya dilakukan melalui penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL di SPPG Halim.
Air hasil pengolahan tersebut dimanfaatkan untuk membantu pengairan lahan pertanian seluas sekitar 6,5 hektare yang berada di sekitar lokasi pelayanan gizi.
“Karena mendapat aliran irigasi dari IPAL, sawah tersebut dapat panen tiga kali. Dari sini terlihat bahwa MBG bukan hanya memberikan makanan, tetapi juga dapat mendukung produksi pangan,” ujarnya.
Diaz menjelaskan, penerapan ekonomi sirkular tidak selalu membutuhkan teknologi tinggi. Pemanfaatan sumber daya juga dapat dilakukan melalui praktik sederhana yang disesuaikan dengan kondisi dan kearifan lokal.
Sejumlah SPPG di daerah telah memanfaatkan sisa makanan sebagai pakan ternak. Minyak jelantah yang dihasilkan dari proses memasak juga dikumpulkan dan diolah kembali untuk kepentingan masyarakat.
Praktik tersebut dinilai mampu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke lingkungan sekaligus menciptakan manfaat ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.
KLH/BPLH akan terus mendorong agar pola pengelolaan serupa diterapkan di lebih banyak SPPG di seluruh Indonesia.
Diaz menilai penguatan ekonomi sirkular menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin ekstrem.
Ia mengingatkan bahwa wilayah kepulauan Indonesia menghadapi ancaman serius apabila upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak dilakukan secara konsisten oleh seluruh sektor pembangunan.
Menurut Diaz, sebuah kajian memperkirakan sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia berisiko terdampak kenaikan permukaan laut pada 2050. Sementara kajian lain memperkirakan lebih dari 115 pulau berukuran sedang menghadapi ancaman serupa pada 2100.
“Kita harus memastikan setiap proses produksi menerapkan prinsip sirkular agar Indonesia tetap terjaga dan berbagai prediksi tersebut tidak menjadi kenyataan,” pungkasnya.
ANTARA
