BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengkaji pembangunan embung dan sumur bor melalui APBD Perubahan 2026 sebagai upaya mengatasi krisis sumber air saat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Saya minta nanti wakil bupati berkoordinasi dengan BPBD. Kalau memang ada kebutuhan yang mendesak, kita lihat kemungkinan pembangunan sumur bor di titik-titik tertentu," kata Bupati Kotim Halikinnor, Senin, 3 Agustus 2026.
Menurutnya, apabila hasil kajian menunjukkan pembangunan sumur bor dan embung memang dibutuhkan, maka anggarannya dapat diusulkan melalui APBD Perubahan tahun ini.
Selain sumur bor, pemerintah juga mempertimbangkan parit atau saluran air, khususnya di Jalan Tjilik Riwut Sampit-Palangka Raya, diperdalam agar mampu menampung cadangan air selama musim kemarau.
"Mungkin ada parit-parit yang kemungkinan bisa di dalamkan atau digali lagi supaya bisa menampung air, anggap itu jadi embung-embung air sementara," ujarnya.
Halikinnor menilai langkah tersebut penting karena kondisi di sepanjang Jalan Sampit-Palangka Raya mulai mengkhawatirkan. Banyak lahan di kawasan tersebut telah terbakar, sementara akses terhadap sumber air semakin terbatas.
Ia menegaskan, ketersediaan cadangan air akan mempercepat proses pemadaman apabila terjadi kebakaran di wilayah tersebut.
"Kondisi di sepanjang Jalan Sampit-Palangka Raya sudah cukup parah. Banyak lahan di pinggir jalan yang terbakar," katanya.
Menurut Halikinnor, dampak karhutla tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, kelancaran transportasi hingga aktivitas perekonomian.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah segera menghitung kebutuhan penanganan karhutla agar langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat sebelum kondisi musim kemarau semakin memburuk. (DEWI PATMALASARI/H)
