BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan risk assessment sebagai bagian dari persiapan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun di GOR Indoor Km 5, Jalan Tjilik Riwut, Palangka Raya.
Kegiatan yang meliputi wawancara, pengecekan dokumen, hingga pengecekan lapangan itu melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ditpamobvit Polda Kalteng, Polres, dan jajaran Pemprov Kalteng. Pengecekan dilakukan mengingat rakor akan digelar pada Kamis (6/8/2026) malam.
"Rakor ini akan dihadiri oleh kurang lebih 3.000 orang. Peserta utama meliputi Bupati/Wali Kota, 136 Camat, 139 Lurah, dan 1.432 Kepala Desa se-Kalteng."
"Sementara itu, peserta tambahan mencakup unsur Perangkat Daerah, sekitar 600 Pejabat Administrator dan Pengawas (ASN), hingga 1.000 mahasiswa," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Aryawan di GOR Indoor Km 5, Jalan Tjilik Riwut, seperti dikutip Borneonews pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Aryawan menjelaskan rakor yang diinisiasi Gubernur Kalimantan Tengah bertujuan mengoordinasikan pemerintahan desa dan kelurahan, mengantisipasi dampak musim kemarau dan kerawanan karhutla, menangani isu narkoba, serta mempercepat penyatuan data sosial ekonomi masyarakat.
Kepanitiaan kegiatan melibatkan 23 organisasi perangkat daerah. Saat pelaksanaan risk assessment, kesiapan acara mencapai 20 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 50 persen pada Rabu serta 90 persen pada hari pelaksanaan.
"Panitia telah menyurati pihak PLN untuk menjamin tidak ada pemadaman listrik bergilir di jalur acara, serta menyiagakan genset cadangan," ujar Aryawan.(HERMAWAN DP/R)
