BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Lisda Arriyana menilai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Tahun 2026 menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi aparatur desa terhadap berbagai kebijakan strategis pemerintah.
Menurutnya kepala desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga perlu memahami arah kebijakan pemerintah secara menyeluruh.
"Aparatur desa dituntut untuk mengetahui tindakan konkret penanganan Karhutla, pemanfaatan data dari BPS, pencegahan narkoba bersama BNN, serta isu terkait tata ruang wilayah."
"Mengingat keterbatasan jangkauan kita untuk turun langsung menyampaikan instruksi ke setiap desa, forum tatap muka berskala akbar ini menjadi solusi komunikasi yang sangat krusial," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Lisda Arriyana seperti dikutip Borneonews pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Lisda mengatakan kegiatan tersebut dirancang sebagai media penyamaan persepsi agar seluruh program prioritas pemerintah dapat dipahami secara seragam hingga tingkat desa.
Untuk mendukung tujuan tersebut, rakor akan menghadirkan tujuh narasumber utama dari unsur kepolisian, TNI, kejaksaan, BPS, BNN, ATR/BPN, dan BIN.
"Forum tatap muka berskala akbar ini menjadi solusi komunikasi yang sangat krusial," tegas Lisda. (HERMAWAN DP/R)
