BORNEONEWS, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menilai Indonesia memiliki modal kuat untuk mengembangkan ekosistem tokenisasi aset riil atau Real World Assets.
Modal tersebut ditopang tingginya penetrasi internet, pesatnya perkembangan ekonomi digital, serta meningkatnya penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi.
“Tingginya penetrasi internet, pesatnya ekonomi digital, dan meningkatnya adopsi layanan keuangan digital menjadi fondasi bagi inovasi pembiayaan berbasis teknologi,” kata Rachmat dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.
Pernyataan itu disampaikan dalam Forum for Discussion and Solution bertajuk Tokenisasi Real World Assets untuk Akselerasi Ekonomi Digital dan Transformasi Digital.
Menurut Rachmat, tokenisasi aset riil dapat menjadi inovasi pembiayaan untuk mempercepat transformasi digital, memperluas akses investasi, serta memperkuat pembiayaan sektor produktif.
Transformasi digital dinilai menjadi salah satu pengungkit utama perekonomian nasional dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada 2029.
Pemanfaatan teknologi blockchain dan tokenisasi aset riil disebut dapat memperkuat peran strategis ekonomi digital dalam mendukung target tersebut.
Melalui tokenisasi, berbagai aset seperti properti, komoditas, emas, surat berharga, dan infrastruktur dapat direpresentasikan dalam bentuk token digital.
Skema tersebut dinilai berpotensi membuat transaksi aset berlangsung lebih efisien, meningkatkan likuiditas, serta memperluas akses masyarakat terhadap instrumen investasi.
“Tokenisasi ini benar-benar akan mengubah tatanan ekonomi kita, tetapi dengan cara Indonesia. Berubah dengan pemikiran kita dan berubah untuk memakmurkan kita,” ujar Rachmat.
Meski demikian, pengembangan tokenisasi aset riil harus disertai tata kelola yang menyeluruh dan regulasi yang memadai.
Sejumlah tantangan masih perlu diatasi, meliputi kejelasan aset dasar, kesiapan infrastruktur dan ekosistem digital, perlindungan konsumen, harmonisasi regulasi, serta koordinasi antarlembaga.
Penguatan pada berbagai aspek tersebut diperlukan agar inovasi tokenisasi berkembang secara aman, terpercaya, dan berkelanjutan.
Pemerintah mendorong pengembangan tokenisasi aset riil melalui tiga arah kebijakan utama.
Pertama, memperluas penerapan tokenisasi pada berbagai sektor strategis. Kedua, memperkuat kerangka regulasi dan tata kelola.
Ketiga, meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, regulator, pelaku industri, akademisi, dan asosiasi dalam membangun ekosistem tokenisasi nasional.
“Kita berharap forum ini menghasilkan solusi yang lebih konkret. Hal paling penting, teknologi ini kelak dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk petani, nelayan, dan peternak,” kata Rachmat.
Teknologi tersebut juga diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum memperoleh akses memadai terhadap sistem ekonomi dan layanan keuangan.
Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai kajian dan diskusi bersama regulator, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, serta mitra pembangunan.
Kajian tersebut dilakukan untuk memetakan potensi penerapan tokenisasi pada sektor jasa keuangan, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor produktif lainnya.
“Indonesia telah memiliki modal awal melalui berbagai inisiatif regulatory sandbox. Namun, implementasi tokenisasi masih membutuhkan penguatan tata kelola, harmonisasi regulasi, dan kesiapan ekosistem agar dapat berkembang secara optimal,” ujar Vivi.
ANTARA
