BORNEONEWS, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menegaskan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP menjadi faktor utama dalam menjaga keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis.
Penegasan tersebut disampaikan setelah BGN mengevaluasi sejumlah insiden keamanan pangan yang terjadi selama pelaksanaan program di berbagai daerah.
Sudaryono memastikan setiap laporan dugaan keracunan akan ditindaklanjuti melalui penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, pemeriksaan sampel makanan, dan penyelidikan penyebab kejadian.
“Setiap kejadian, operasional dapurnya ditangguhkan. Makanan diperiksa di laboratorium oleh Dinas Kesehatan di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.
Selain menghentikan sementara operasional dapur, BGN akan mencopot kepala SPPG yang bertanggung jawab dan melakukan investigasi secara menyeluruh.
“Kami akan mencari tahu penyebabnya. Kepala SPPG kami copot dan kasus keracunannya kami investigasi,” tegasnya.
Sudaryono mengatakan BGN mengategorikan kasus keracunan sebagai kejadian fatal karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat, terutama anak-anak.
Karena itu, BGN menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap insiden keamanan pangan dalam Program MBG.
Hasil evaluasi sementara menemukan sejumlah bentuk ketidakpatuhan terhadap SOP. Salah satunya adalah proses memasak yang dilakukan terlalu awal dari waktu yang telah ditentukan.
Menurut Sudaryono, setiap tahapan operasional dapur telah memiliki jadwal yang jelas, mulai dari persiapan bahan, pencacahan, pengolahan, hingga pendistribusian makanan.
BGN juga memiliki sistem pencatatan untuk memantau waktu pelaksanaan setiap tahapan tersebut.
“Kami menemukan beberapa penyebab secara umum, misalnya proses memasak dilakukan terlalu cepat. Padahal sudah ada sistem yang mencatat kapan persiapan, pencacahan, dan proses memasak dilakukan,” ujarnya.
Ia menilai kedisiplinan seluruh pengelola dapur sangat menentukan kualitas makanan yang diterima masyarakat.
Pengawasan terhadap seluruh proses operasional SPPG akan diperketat untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
Apabila ditemukan unsur kesengajaan, sabotase, maupun pelanggaran lain yang mengarah pada tindak pidana, BGN akan menyerahkan penanganannya kepada aparat kepolisian.
“Ini persoalan kedisiplinan. Apabila ditemukan unsur lain, seperti kesengajaan atau sabotase, kami tidak segan menyerahkannya kepada pihak kepolisian untuk diperiksa,” tuturnya.
BGN berharap penguatan pengawasan dan kepatuhan terhadap SOP dapat mencegah terulangnya insiden keamanan pangan serta menjamin makanan yang disalurkan melalui Program MBG aman dikonsumsi.
ANTARA
