PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Antikorupsi. Hal ini disambut sebagai momentum penting untuk pembenahan birokrasi secara menyeluruh.

Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya berkomitmen memanfaatkan capaian tersebut untuk terus meningkatkan mutu tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyatakan bahwa gelar dari lembaga antirasuah itu bukanlah akhir dari upaya pencegahan korupsi, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar.

Menurutnya, predikat tersebut harus tecermin secara langsung pada kualitas dan kecepatan pelayanan yang dirasakan publik sehari-hari.

"Status Kota Antikorupsi ini kami maknai sebagai pecut semangat bagi seluruh jajaran Pemko Palangka Raya. Kita tidak boleh berpuas diri apalagi lengah, melainkan harus makin gencar membenahi setiap celah dalam sistem pelayanan publik agar benar-benar bersih dan akuntabel," katanya, Kamis, 6 Agustus 2026.

Langkah pembenahan tersebut diwujudkan melalui penguatan sistem pengawasan internal serta percepatan digitalisasi pada berbagai sektor pelayanan vital, seperti perizinan terpadu dan pengadaan barang/jasa.

Pemangkasan proses birokrasi yang berbelit-belit dilakukan demi meminimalisasi potensi praktik pungutan liar maupun gratifikasi.

Selain reformasi sistem, Zaini menekankan pentingnya pembinaan integritas ASN secara konsisten melalui edukasi pencegahan korupsi dan transparansi kinerja.

Di saat yang sama, Pemko juga memperluas kanal pengaduan masyarakat agar publik dapat terlibat aktif mengawasi kinerja aparatur di lapangan.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Pemko Palangka Raya optimistis dapat mempertahankan predikat Kota Antikorupsi secara berkelanjutan.

Komitmen berkesinambungan ini diharapkan mampu melahirkan birokrasi yang transparan, tepercaya, serta berorientasi penuh pada kesejahteraan warga Kota Cantik. (HENDRI/y)