BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kembali melanda Kalimantan Tengah. Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga harus mengedepankan langkah pencegahan dari hulu.
Teras Narang mengatakan, situasi karhutla yang terjadi saat ini mengingatkannya pada masa awal dirinya menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah, ketika persoalan kebakaran lahan menjadi tantangan besar bagi daerah. Ia menilai persoalan tersebut masih terus berulang dan membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif.
"Saya melihat foto lama, saat awal menjabat Gubernur Kalteng pada periode pertama. Foto yang menggambarkan bagaimana salah satu tantangan khas daerah kita yang rawan terkena bencana Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla," kata Teras Narang dalam rilisnya pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Mantan Gubernur Kalimantan Tengah ini mengungkapkan, berdasarkan catatan hingga akhir Juli 2026, luas karhutla di Kalimantan Tengah telah mencapai sekitar 3.068 hektare atau hampir setara dengan luas Kota Yogyakarta. Menurutnya, kebakaran dalam skala tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga memperberat beban keuangan pemerintah daerah yang saat ini tengah menghadapi tekanan fiskal.
"Saya mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang akhirnya turun dan melakukan peninjauan langsung," tambahnya.
Ia menyebut kunjungan Menko Polkam bersama Kepala BNPB, serta dukungan berupa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), tambahan armada udara, logistik, dan peralatan menjadi bentuk komitmen yang patut diapresiasi dalam mempercepat penanganan di lapangan.
Namun demikian, ia berharap selama masa Siaga Darurat Karhutla hingga akhir Oktober mendatang, pemerintah daerah dapat lebih antisipatif dan preventif dengan melibatkan masyarakat, akademisi, serta berbagai elemen lainnya dalam menyusun langkah-langkah inovatif untuk mencegah kebakaran terus berulang. Menurutnya, karakteristik Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah sangat luas dan didominasi lahan gambut memerlukan strategi khusus dalam pengendalian karhutla.
Selain itu, Teras Narang juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap upaya pencegahan dari sisi hulu, termasuk memastikan alih fungsi lahan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Ia menilai setiap investasi yang masuk ke Kalimantan Tengah harus berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan serta perlindungan masyarakat dari risiko karhutla.
Ia turut menyoroti data dari WALHI yang menyebut sekitar 70 persen titik panas di Kalimantan berada di kawasan konsesi perusahaan. Karena itu, menurutnya diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas para pemegang konsesi selama musim kemarau agar tidak memicu kebakaran.
Sementara itu, untuk masyarakat, khususnya peladang tradisional, Teras Narang mendorong pemerintah menyiapkan skema pengendalian aktivitas melalui regulasi hingga tingkat desa. Pendekatan tersebut, katanya, perlu diiringi edukasi, langkah antisipatif, dan penerapan sanksi sebagai upaya mencegah karhutla.
Menutup pernyataannya, Teras Narang mengajak seluruh elemen masyarakat bergotong royong menghadapi berbagai tantangan yang sedang dihadapi Kalimantan Tengah, mulai dari karhutla, tekanan fiskal daerah, hingga kebutuhan pelayanan publik. Ia juga menyampaikan apresiasi dan doa kepada seluruh personel serta relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla, seraya berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah dapat mengoptimalkan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan. (TESTI PRISCILLA/y)
