BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng sebagai upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat, daerah, hingga desa dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Forum ini membahas berbagai isu strategis, mulai dari penguatan akuntabilitas pemerintahan desa, percepatan revisi RTRW, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pemberantasan narkoba, hingga pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Pemerintah desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, saya mengajak seluruh kepala desa dan lurah di Kalimantan Tengah untuk terus memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Gubernur Agustiar Sabran, seperti dikutip Borneonews pada Jumat, 7 Agustus 2026.
Gubernur menginstruksikan seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau.
Kepala desa dan lurah diminta mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta mengoptimalkan Dana Desa untuk memperkuat Desa Tangguh Bencana.
Sekda Kalteng, Linae Victoria Aden mengatakan rakor tersebut menjadi wadah menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dan kelurahan. Berbagai materi juga disampaikan oleh narasumber dari TNI, Polri, Kejaksaan, BPS, BNN, BPN, dan BIN.
"Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah," ujarnya. (HERMAWAN DP/R)
