BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya terus berupaya memulihkan operasional lima dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat disuspensi, agar segera kembali melayani penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini menyatakan hasil pemantauan menunjukkan kelima dapur tersebut telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan yang diberikan.
Pemko melalui satuan tugas yang dibentuk telah mengajukan permohonan resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencabut status suspensi tersebut.
“Informasi yang kami peroleh, seluruh dapur yang disuspensi sudah melaksanakan saran dan perbaikan yang diminta. Syarat-syarat utama seperti instalasi pengolahan air limbah serta kelayakan kesehatan pada umumnya sudah terpenuhi,” ujar Zaini, Jumat, 7 Agustus 2026.
Saat ini pemerintah daerah masih menunggu keputusan resmi dari BGN selaku pihak berwenang. Zaini berharap proses pencabutan segera dilakukan mengingat para mitra pengelola telah mengeluarkan modal cukup besar, dan hak anak-anak penerima manfaat pun harus tetap terjaga.
“Kalaupun masih ada perbaikan, kemungkinan hanya bersifat kecil. Yang penting substansi sudah terpenuhi. Kita harap program ini berjalan lancar, anak-anak mendapatkan haknya, dan mitra bisa kembali beroperasi,” tambahnya.
Selain mengurus status suspensi, Pemko juga terus memantau pembangunan dapur baru di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal agar jangkauan manfaat program semakin luas.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Riduan, menyampaikan dari total dapur yang ada, sebanyak 29 dapur telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
Dinas Kesehatan hanya bertugas melakukan pembinaan dan pemantauan standar kesehatan, sedangkan keputusan pencabutan suspensi sepenuhnya menjadi wewenang BGN.
Sementara itu Koordinator SPPG BGN Wilayah Kalteng Elisa Agustino saat dikonfirmasi Borneonews terkait 5 Dapur MBG Suspend belum memberikan jawaban. (PATHUR/R)
