BORNEONEWS, Penajam Paser Utara – Otorita Ibu Kota Nusantara mencatat investasi swasta yang telah masuk ke IKN mencapai Rp74,54 triliun dari 67 investor.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan investasi tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan ibu kota baru yang berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
“Hingga saat ini, estimasi investasi swasta yang telah masuk IKN mencapai Rp74,54 triliun dari 67 investor,” kata Basuki di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat, 7 Agustus 2026.
Pernyataan itu disampaikan saat membahas potensi kolaborasi dan peluang investasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi serta para bupati dan wakil bupati se-Jawa Tengah.
Basuki menjelaskan, selain investasi swasta, pembangunan IKN juga didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta hibah.
Nilai proyek yang menggunakan skema KPBU hingga saat ini tercatat sekitar Rp134,22 triliun.
Otorita IKN juga membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Menurut Basuki, sinergi antardaerah penting untuk memperkuat ekosistem pembangunan IKN sebagai ibu kota politik yang inklusif dan berkelanjutan.
Peluang kerja sama tidak hanya terbatas pada investasi, tetapi juga dapat dikembangkan melalui penyediaan barang dan jasa, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi kreatif hingga sektor pariwisata.
“Investor yang masuk selalu dilayani. Apabila Jawa Tengah menjadi mitra Otorita IKN nanti akan ada insentif fiskal,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan pembangunan di wilayahnya selama ini mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Semangat serupa diharapkan dapat diterapkan dalam kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Otorita IKN.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas peluang investasi, memperkuat kerja sama antardaerah serta menciptakan manfaat ekonomi yang saling mendukung bagi pembangunan IKN dan daerah.
ANTARA
