BORNEONEWS, Moskow – Presiden Polandia Karol Nawrocki menegaskan tidak akan mendukung legalisasi pernikahan sesama jenis di negaranya, namun membuka ruang pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan yang disebut sebagai “pasangan dekat”.
Nawrocki menyampaikan sikap tersebut saat berbicara kepada para pendukungnya, Kamis, 6 Agustus 2026, bertepatan dengan satu tahun masa jabatannya sebagai Presiden Polandia.
Ia mengatakan pembahasan mengenai status pasangan dekat memungkinkan dilakukan sepanjang tidak mengubah kedudukan pernikahan sebagaimana diatur dalam konstitusi Polandia.
“Saya katakan bahwa saya siap membahas status ‘pasangan dekat’. Namun, bukan sebagai alternatif terhadap Pasal 18 Konstitusi, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki serta dilindungi secara hukum di Polandia,” katanya.
Menurut Nawrocki, keluarga dan institusi pernikahan memiliki kedudukan khusus dalam konstitusi Polandia. Sebagai presiden, ia menyatakan memiliki kewajiban untuk menjaga ketentuan tersebut.
Meski demikian, ia mengaku terbuka untuk membicarakan mekanisme hukum yang dapat mengatur hak seseorang terhadap orang lain yang memiliki hubungan dekat dengannya.
“Keluarga memiliki kedudukan khusus dalam konstitusi kami. Sebagai presiden, saya adalah penjaga konstitusi. Saya siap membicarakan kedudukan seseorang yang dekat dengan saya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut melanjutkan sikap Nawrocki terhadap regulasi mengenai pengakuan hubungan pasangan di luar perkawinan.
Pada 17 Juli 2026, Nawrocki memveto dua rancangan undang-undang yang antara lain akan memberikan sejumlah hak hukum kepada pasangan yang hidup bersama, termasuk pasangan sesama jenis.
Rancangan aturan tersebut sebelumnya diarahkan untuk memungkinkan pasangan membuat kontrak hidup bersama yang memberikan sejumlah hak terkait persoalan seperti harta, pajak, informasi medis hingga warisan.
Namun, Nawrocki menilai regulasi tersebut berpotensi mengurangi kedudukan khusus institusi pernikahan yang diatur dalam konstitusi Polandia.
Meski menolak pernikahan sesama jenis, Nawrocki tetap menyatakan terbuka terhadap pembahasan bentuk aturan lain sepanjang tidak ditempatkan sebagai pengganti atau alternatif dari institusi pernikahan yang berlaku di Polandia.
ANTARA
