BORNEONEWS, Jakarta - Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura Rio Capella mengatakan pihaknya siap mengganti pengurus daerah yang lambat menjalankan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP), terutama dalam proses konsolidasi menghadapi Pemilu 2029.
“Kalau ada yang lambat dan tidak tanggap terhadap apa yang diinstruksikan oleh Dewan Pimpinan Pusat maka Dewan Pimpinan Pusat akan mempertimbangkan untuk mengganti kepada pengurus lain yang mungkin punya semangat yang sama dengan teman-teman yang lain,” kata Rio dalam Konsolidasi dan Rapat Teknis Tim Task Force DPP Partai Hanura di Banten, Sabtu 8 Agustus 2026.
Rio juga menegaskan tidak boleh ada perbedaan penafsiran terhadap instruksi DPP maupun Tim Task Force dalam proses konsolidasi partai.
“Ketika ada satu dua orang yang mengganjal proses ini maka satu dua orang itu akan kita geser dulu mundur kita ganti kepada orang yang memahami tentang perjuangan Hanura ke depan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kekuatan DPP Hanura bergantung pada kekuatan struktur partai di daerah, mulai dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC), hingga tingkat ranting.
Ia menilai apabila terdapat satu bagian struktur yang lemah, kondisi tersebut dapat mengganggu kelancaran konsolidasi dan pergerakan partai. “Tidak boleh ada yang terhambat dalam sebuah pergerakan proses yang cepat ini,” kata Rio.
Rio memastikan langkah tersebut akan diterapkan tanpa pandang bulu terhadap pengurus yang menghambat proses konsolidasi.
“Oh tidak ada pandang bulu. Perjalanan ini tidak boleh terhenti karena satu atau dua orang,” katanya dengan tegas.
Ia mengatakan konsolidasi Hanura harus berjalan dalam satu komando dan satu garis perjuangan untuk memastikan persiapan menghadapi Pemilu 2029 berjalan sesuai target.
“Perjuangan ini harus tegak lurus, berjalan lurus apa yang diperintahkan Ketua Umum itu yang akan kita lalui. Agar ada satu komando satu apa namanya, satu garis perjuangan dan tidak boleh ada yang menterjemahkan yang berbeda,” tuturnya.
ANTARA
