BORNEONEWS, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai pengembangan ekonomi hijau semakin penting karena dampak perubahan iklim sudah dirasakan langsung oleh masyarakat.
Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Nizhar Marizi mengatakan, perubahan iklim kini tidak lagi sebatas isu jangka panjang karena dampaknya telah terlihat dalam kehidupan sehari-hari.
“Mengapa ini ekonomi hijau penting untuk masyarakat, untuk penduduk kita? Karena memang dampaknya perubahan iklim sangat konkret,” kata Nizhar dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.
Pendekatan tersebut tetap mendorong investasi, pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja, namun pada saat yang sama diarahkan pada kegiatan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Pengembangan ekonomi hijau juga diharapkan menciptakan lebih banyak green jobs atau lapangan kerja hijau yang membutuhkan keterampilan sesuai perkembangan ekonomi rendah karbon.
Menurut Nizhar, sejumlah dampak perubahan iklim telah semakin nyata, mulai dari cuaca tidak menentu, banjir, kekeringan hingga kenaikan permukaan air laut.
Karena itu, pembangunan ekonomi perlu dirancang agar tetap mampu mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi tekanan terhadap lingkungan.
Salah satu program yang disiapkan Bappenas adalah Green Indonesia Future Initiative (GIFT) yang dikembangkan bersama Global Green Growth Institute (GGGI).
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, mendorong investasi hijau serta mempercepat fondasi ekonomi hijau yang telah dibangun di Indonesia.
GIFT juga dirancang untuk mengintegrasikan tiga aspek utama, yakni perencanaan kebijakan, mobilisasi investasi dan implementasi program ekonomi hijau.
“Ini ingin diintegrasikan dalam suatu kerja sama yang baik dan sinergi, sehingga nanti diharapkan GGGI dengan kapasitasnya bisa membawa dan menghadirkan keahlian dari sisi investasi hijau, baik keahlian maupun investasinya di Indonesia,” ujar Nizhar.
Menurutnya, jejaring internasional GGGI juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas peluang investasi hijau di Indonesia.
Sementara Bappenas memiliki peran memastikan seluruh investasi dan kegiatan tetap sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
“Sementara Indonesia, dalam hal ini Bappenas, juga punya kewajiban untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan semua investasi tersebut juga tetap selaras dengan prioritas pembangunan nasional,” katanya.
Melalui GIFT, pemerintah berharap transformasi ekonomi hijau dapat dipercepat dengan memperluas penciptaan lapangan kerja hijau, meningkatkan akses terhadap energi terbarukan serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara lebih merata di berbagai daerah.
Nizhar menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya diukur melalui angka dan target investasi.
“Kerja sama ini bukan hanya angka-angka target saja, tetapi juga bisa dirasakan langsung, baik itu oleh petani, nelayan, pekerja, dan dari keluarga yang memang hidupnya sangat bergantung dari sumber daya alam terutama, dan juga sangat rentan terhadap perubahan cuaca dan iklim yang kita alami saat ini,” katanya.
ANTARA
