BORNEONEWS, Palangka Raya – DPRD Palangka Raya menyoroti persoalan pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya dipengaruhi keterbatasan lapangan pekerjaan, tetapi juga ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
Sekretaris Komisi III DPRD Palangka Raya Rana Muthia Oktari mengatakan, kesenjangan atau mismatch antara kemampuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri menjadi salah satu faktor yang memengaruhi sulitnya sebagian sarjana memperoleh pekerjaan.
“Salah satu penyebab utamanya adalah adanya kesenjangan antara kompetensi yang diajarkan di perguruan tinggi dengan kebutuhan riil dunia kerja,” ujar Rana, Kamis, 13 Agustus 2026.
Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja terus berubah mengikuti perkembangan industri dan teknologi. Sementara itu, kemampuan yang dimiliki sebagian lulusan dinilai belum sepenuhnya mampu mengikuti perubahan tersebut.
Kondisi itu menyebabkan sejumlah lulusan perguruan tinggi telah mengantongi ijazah, tetapi belum memiliki keterampilan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun sektor usaha.
Selain persoalan kompetensi, Rana juga menyoroti jumlah lulusan perguruan tinggi yang terus bertambah setiap tahun. Pertumbuhan tenaga kerja baru tersebut dinilai belum selalu sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan formal.
“Setiap tahun jumlah lulusan terus bertambah, sementara pertumbuhan lapangan kerja formal yang membutuhkan keahlian tertentu belum tentu mampu mengimbangi jumlah lulusan tersebut,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah dan dunia usaha. Sinergi itu diperlukan agar pendidikan dan pelatihan yang diberikan semakin sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Perguruan tinggi, lanjut Rana, perlu memperkuat pendidikan berbasis keterampilan, sertifikasi kompetensi, praktik kerja hingga penguasaan teknologi sehingga lulusan memiliki kemampuan yang lebih relevan dan daya saing tinggi.
Pemerintah daerah juga dinilai perlu memperluas program pelatihan serta menyediakan akses informasi pasar kerja yang lebih mudah bagi para pencari kerja, terutama lulusan baru.
“Kita perlu memperkecil jarak antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Jangan sampai lulusan terus bertambah, tetapi kompetensi yang dibutuhkan industri justru tidak terpenuhi,” tegas Rana.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha dapat membantu mengurangi pengangguran sarjana sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Palangka Raya. (MARINI/j)
